As’ad Yahya Syafi’i
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bantuan yang diberikan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan diterima secara utuh oleh para penerima manfaat.
Penegasan ini disamapaikan saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 di Pabrik Rokok Cahaya Bukit Suka, Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Rabu (17/6).
Dalam kesempatan itu, Wabup As’ad didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program perlindungan sosial bagi pekerja sektor pertembakauan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyalurkan BLT DBHCHT kepada 7.179 penerima manfaat yang terdiri atas buruh pabrik rokok aktif dan pekerja sektor tembakau yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Masing-masing keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 untuk alokasi dua bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan.
Untuk mempermudah akses layanan dan mempercepat distribusi, Pemkab Bondowoso menggandeng PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran bantuan. Melalui skema tersebut, bantuan dapat disalurkan langsung di lokasi pabrik rokok tempat para pekerja menjalankan aktivitasnya.
Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mengembalikan manfaat dana cukai kepada masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari industri hasil tembakau di Bondowoso.
“Program BLT DBHCHT ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana bagi hasil cukai secara optimal dan tepat guna. Sektor pertembakauan merupakan salah satu pilar ekonomi Bondowoso, sehingga para pekerjanya perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini,”ujarnya.
Selain memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, As’ad juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran. Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjaga integritas dan memastikan bantuan diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang berhak.
“Tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun. Bantuan harus diterima secara penuh oleh masyarakat yang berhak. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi bantalan sosial yang membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga para pekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, Muhammad Imron, menjelaskan bahwa penyaluran yang sedang berlangsung merupakan tahap pertama BLT DBHCHT tahun 2026.
Menurutnya, bantuan tahap pertama menjangkau 7.179 penerima manfaat yang tersebar di 29 pabrik rokok dan gudang penyimpanan tembakau di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.
“Kerja sama dengan PT Pos Indonesia sangat membantu proses distribusi karena memiliki jaringan yang luas hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan langsung ke lokasi kerja para buruh sehingga lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Imron juga mengimbau para penerima manfaat dan masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran bantuan. Pengawasan bersama dinilai penting guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Hak setiap penerima adalah Rp600.000 secara utuh tanpa potongan apa pun. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini agar berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Keberlanjutan program BLT DBHCHT, lanjut Imron, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan pekerja gudang tembakau. Selain berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, bantuan tersebut juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
“Serta mendukung stabilitas ekonomi daerah yang selama ini ditopang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan tembakau,”tandasnya.
Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung, pihakny memastikan penyaluran BLT DBHCHT tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi para pekerja sektor pertembakauan yang menjadi bagian penting dalam roda perekonomian daerah. [san.gat]
