Surabaya, Bhirawa
Pengadaan barang/jasa pemerintah kini tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan administrasi atau menyerap anggaran. Pengadaan telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan UMKM, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Perdagangan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, yang diwakili oleh Akhid Abdillah, Kepala Bagian Pengelolaan LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Setdaprov Jatim, dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan dan Aplikasi APEL BAJA Non-Tender di Malang pada Selasa (23/6/2026) sore.
Akhid menegaskan pentingnya pengadaan yang transparan dan berdampak positif. “Sejalan dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur, kita dituntut untuk melaksanakan pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan memiliki dampak sosial maupun lingkungan yang positif.
Oleh karena itu, konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah,” tegasnya menambahkan.
Pengadaan berkelanjutan, sambung Akhid, bukan hanya soal kepatuhan pada regulasi, melainkan tanggung jawab bersama agar setiap rupiah uang negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.
“Pengadaan berkelanjutan bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengadaan berkelanjutan menurutnya meliputi efisiensi energi, penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal dan UMKM.
“Kita perlu mulai memperhatikan aspek efisiensi energi, penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan limbah, hingga pemberdayaan pelaku usaha lokal dan UMKM,” cetusnya.
Di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan, Pemprov Jawa Timur terus berinovasi dalam tata kelola pengadaan. Salah satu langkahnya adalah pengembangan Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (APEL BAJA).
Aplikasi ini dirancang untuk melengkapi ekosistem pengadaan elektronik yang sudah ada dan membantu tertib administrasi pada tahapan persiapan pengadaan, baik untuk paket tender maupun non-tender yang diproses oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.
Keberadaan APEL BAJA juga menunjukkan komitmen Pemprov Jatim terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan pencatatan data yang baik, proses monitoring capaian pengadaan menjadi lebih mudah, termasuk pemantauan tingkat penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Akhid berharap sosialisasi bukan hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga sarana dialog dan penyamaan persepsi antar perangkat daerah. “Kami berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman, dan penyamaan persepsi antar perangkat daerah,” urainya.
Selain sistem dan aplikasi yang baik, Akhid menekankan peran SDM dalam keberhasilan pengadaan. “Kami juga mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena keberhasilan tata kelola pengadaan bukan hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh komitmen dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya,” tegasnya.
Akhid menutup dengan mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan berharap implementasi pengadaan berkelanjutan serta penggunaan APEL BAJA dapat berjalan optimal di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
“Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin modern, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya menutup. [aya.kt]
