Lamongan, Bhirawa — Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anggota menjadi prioritas utama Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Lamongan masa bakti 2026–2031. Sejumlah program strategis telah disiapkan, mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas), pendampingan hukum, peningkatan kesiapsiagaan bencana, hingga optimalisasi aset organisasi.
Pengukuhan pengurus berlangsung di Ruang Gajah Mada Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan pada Selasa (3/11/2026), dipimpin oleh Wakil Ketua II Dewan KORPRI Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno, dan disaksikan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Bupati Lamongan yang juga Penasihat KORPRI ini berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin solid dan bermanfaat nyata bagi anggotanya.
“KORPRI adalah rumah besar kita. Solidaritas dan sinergi harus terus diperkuat sebagai sumber energi pembangunan. Digitalisasi birokrasi harus diimbangi dengan penguatan integritas dan kualitas SDM agar pelayanan publik semakin responsif dan transparan,” ujarnya.
Wakil Ketua II KORPRI Jatim, Anom Surahno, menitipkan tiga pesan: KORPRI harus menjadi pemersatu ASN, jabatan adalah amanah yang dijalankan dengan etika, dan organisasi wajib hadir melindungi anggotanya.
“Di era keterbukaan ini, ASN membutuhkan dukungan kuat agar tetap aman dan percaya diri bekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KORPRI Lamongan, Nalikan, menjelaskan program pendampingan hukum akan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, sehingga setiap anggota merasa aman dalam menjalankan tugas. Optimalisasi aset seperti Gedung Bhinneka yang akan dikelola bersama RSUD juga diupayakan guna meningkatkan kontribusi organisasi bagi Pendapatan Asli Daerah.
Diharapkan, kepengurusan baru ini tidak hanya menjadi wadah persatuan, tetapi juga pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lamongan. [yit.kt]
