Kota Batu, Bhirawa – WALHI Jatim mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk mengambil peran dalam upaya menjaga eksistensi mata air di kota ini. Hal ini khususnya Sumber Gemulo yang ada di Desa Bulukerto. Karena isu yang berkembang dan mengkhawatirkan masyarakat, akan ada proyek pembangunan dari swasta di lahan privat. Namun lahan tersebut saat ini berstatus sebagai kawasan resapan bagi Sumber Gemulo.
WALHI bersama Forum Masyarakat Penduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu telah bertemu dengan Pemkot Batu untuk mencari solusi mencegah hilangnya kawasan resapan air ini. Apalagi Sumber Gemulo merupakan salah satu mata air terbesar di Kota Batu.
Keberadaan sumber ini menjadi pemasok utama kebutuhan air bagi masyarakat. Bahkan PERUMDAM (PDAM) Kota Batu juga memanfaatkan air dari Sumber Gemulo untuk memenuhi atau men-suplay air minum kepada para pelanggan.
“WALHI Jatim bersama FMPMA Kota Batu mendorong Pemerintah Kota Batu untuk membeli dan menjadikan aset pemkot terhadap kawasan resapan ini yang kini kepemilikannya dikuasi privat atau perorangan,” ujar Pradipta Indra, Ketua WALHI Jatim ditemui usai pertemuan, Senin (26/10/2026) malam.
Jika kawasan/ lahan tersebut telah dibeli dan menjadi aset daerah, maka Pemkot Batu bisa memanfaatkannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana Kota Batu masih kekurangan. Dan jika hal ini tidak dilakukan Pemkot (pengambil alihan lahan resapan), dikhawatirkan Sumber Gemulo akan kehilangan kawaaan resapan.
“Jika Sumbet Gemulo tidak memiliki kawasan resapan air, dikhawatirkan debit air yang dihasilkan akan berkurang,” jelas Pradipta. Dan dikhawatirkan kebutuhan air masyarakat sekitar Gemulo tidak bisa terpenuhi.
Terkait anggaran untuk mengambil alih kawasan resapan ini, WALHI juga tidak menuntut Pemkot untuk menyediakan anggaran secara utuh. Artinya, pembelian lahan itu tidak harus menggunakan satu tahun anggaran. Karena nilainya juga cukup tinggi.
Menurut WALHI, ada lahan sekitar 6000 meter persegi yang kini menjadi kawasan resapan air. Untuk mengambil alih atau membeli lahan ini, setidaknya Pemkot Batu harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17 milyar. Untuk itu pengambil alihan lahan ini bisa dilakukan dalam beberapa kali tahun anggaran. [nas.kt]
