Surabaya, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pengawasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) setelah sejumlah wilayah mengalami antrean panjang di SPBU. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan, kelangkaan tersebut bukan karena kehabisan kuota subsidi, melainkan akibat gangguan distribusi yang kini sedang dipulihkan secara bertahap.
Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim, Pertamina, dan BPH Migas terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh depo dan jalur distribusi BBM terisi dengan stok memadai.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan berkomentar soal angka tertentu sebelum proses pembahasan di forum tripartit berjalan, agar komunikasi antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah tetap kondusif.
“Saya rasa kita semua selama ini sudah menunjukkan pola komunikasi yang kondusif antara pelaku usaha, pekerja, juga dengan pemerintah. Komunikasi tripartit ini berjalan dengan baik,” ujar Emil, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pembahasan angka atau kebijakan tertentu perlu dibiarkan melalui mekanisme tripartit terlebih dahulu. “Nanti kalau saya berkomentar, artinya saya keluar dari format tripartit ini. Biarkan itu dibicarakan dulu,” katanya.
Pemerintah memfokuskan penanganan pada dua pintu masuk utama pasokan BBM di Jawa Timur, yaitu Fuel Terminal Tuban dan Surabaya. Dari Tuban, BBM disalurkan melalui pipa ke Surabaya untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur.
Emil menyebut stok di terminal dan Surabaya sedang ditingkatkan dari 60.000 kiloliter menjadi 80.000 kiloliter. Kenaikan itu setara dengan memperpanjang ketahanan stok dari enam hari menjadi delapan hari.
“Kalau kemarin waktu kita cek kan 60.000 kiloliter, akan menjadi 80.000 kiloliter. Artinya, dari enam hari naik menjadi delapan hari,” ujar Emil.
Ia juga meminta jalur distribusi ke Madiun dan Malang melalui kereta, serta pengiriman kapal kecil ke Camplong untuk melayani Madura, segera terlaksana. “Perintah Sekjen ESDM RI dan BPH Migas, semuanya harus terisi dengan stok yang memadai,” tegasnya.
Selain memperkuat stok pusat, pemerintah memastikan penyaluran BBM ke wilayah Tapal Kuda melalui depo Tanjung Wangi, yang melayani sekitaran Banyuwangi.
Beberapa armada pengangkut BBM yang sebelumnya diperbantukan ke luar Jawa Timur juga telah dikembalikan untuk mendukung distribusi di provinsi ini.
Langkah itu sejalan dengan upaya Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus yang menerima pasokan kapal tanker secara bertahap. Di Fuel Terminal Tuban, penerimaan Solar mencapai sekitar 31 juta liter, dengan tambahan sekitar 32 juta liter Solar dan 31 juta liter Pertamax yang dijadwalkan tiba bertahap.
Emil menilai antrean di sejumlah SPBU juga dipicu perubahan perilaku konsumen yang mulai mengisi BBM lebih sering karena kekhawatiran pasokan habis. Padahal, sebagian masyarakat biasanya mengisi bensin dua hari sekali.
“Panik-panik itu biasanya dua hari sekali ngisi bensin. Ini sekarang satu hari harus dua kali di SPBU karena takut besok nggak ada barang. Ya pakai logika lah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa armada dan rute distribusi telah didesain berdasarkan pola konsumsi normal. Ketika sebagian konsumen tiba-tiba menambah pembelian, antrean menjadi panjang dan pengisian ulang stok SPBU ikut tertekan.
“Bisa nggak kemudian armadanya jumlahnya sudah didesain sedemikian banyak, rutenya sudah didesain, terus orang tiba-tiba pola belinya berubah. Ya pasti akan terjadi,” kata Emil.
Pemerintah menegaskan tidak ada indikasi kelangkaan BBM disebabkan masalah pasokan global. Emil menyebut fakta lapangan belum menunjukkan hal tersebut, sementara gangguan distribusi yang sempat terjadi, terutama di Bali dan wilayah penyetokan Jawa Timur, telah diakui dan ditangani Pertamina.
“Ada gangguan terutama di wilayah Bali dan juga untuk menyetok yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan gangguan itu sudah teratasi. Proses pemulihannya berlangsung gradual,” ujar Emil.
Ia menambahkan, tren perbaikan terus terlihat hingga saat ini. Pertamina memantau kondisi setiap wilayah, termasuk Malang Raya dan Kediri Raya, lalu mengambil kebijakan sesuai situasi antrian di lapangan.
Pemerintah juga menyoroti dugaan praktik menyisihkan stok BBM di SPBU. Emil menyebut kejadian di Blitar, di mana pihak SPBU diduga menyimpan sebagian stok untuk dijual kemudian, namun telah ditegur Pertamina Patra Niaga.
“Stok yang ada, jual. Nggak boleh ada disisihkan ke samping untuk dijualan, nggak boleh,” tegas Emil.
Ia menambahkan bahwa sudah ada surat teguran dari Pertamina Patra Niaga terkait praktik tersebut. Pemerintah juga menindaklanjuti kekhawatiran aparat terkait kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi. [aya.kt]
