Gresik, Bhirawa — Dengan sisa waktu pelaksanaan anggaran kurang dari tiga bulan, DPRD Kabupaten Gresik mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan program yang telah direncanakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gresik, yang membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang PAPBD 2026. DPRD mengingatkan agar keterlambatan pelaksanaan tidak berujung pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, menegaskan bahwa masa pelaksanaan PAPBD yang relatif singkat harus menjadi perhatian serius seluruh OPD, terutama dalam merealisasikan belanja modal serta belanja barang dan jasa.
“Dengan waktu tersisa kurang lebih dua bulan, anggaran yang sudah disepakati harus benar-benar terlaksana. Jangan sampai pekerjaan tidak selesai dan menimbulkan SiLPA yang besar,” ujarnya.
Percepatan penyerapan anggaran sangat penting agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penetapan anggaran tidak boleh berhenti sebatas dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur dan tepat waktu.
Sementara itu, diperkirakan SiLPA tahun 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut direncanakan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung program pembangunan pada tahun 2027. Oleh karena itu, alokasi anggaran tahun berikutnya perlu diarahkan pada prioritas pembangunan yang mendesak, termasuk belanja modal serta belanja barang dan jasa.
“Waktu memang sempit, kurang dari tiga bulan. Program rehabilitasi dan pembangunan harus tetap diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai tidak selesai dan justru menambah angka SiLPA yang tinggi,” ungkap Mujid Ridwan.
Meski waktu terbatas, kondisi fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2026 dinilai tetap terkendali. Pemerintah daerah diperkirakan tidak perlu menambah utang untuk menutup kebutuhan anggaran, kendati realisasi belanja tetap harus diawasi secara ketat.
Sejumlah program utama dalam PAPBD 2026 yang menjadi prioritas antara lain pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, penerangan jalan umum (PJU), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta rehabilitasi gedung sekolah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi 15 Sekolah Dasar Negeri dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar.
Mujid Ridwan menambahkan, pekerjaan rehabilitasi sekolah tersebut masih sangat mungkin dituntaskan tepat waktu, asalkan proses pengadaan dan pelaksanaan berjalan sesuai jadwal. DPRD berharap seluruh program prioritas tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. [kim.kt]
