Sampang, Bhirawa — Kegagalan mengelola instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, memicu kritik tajam. Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Moh. Anwar Sanusi, menilai pemerintah daerah kurang inovatif sehingga fasilitas bantuan pemerintah pusat tersebut kini terbengkalai dan sulit dihidupkan kembali.
Anwar Sanusi menjelaskan, SWRO yang dibangun sejak 2012 sempat beroperasi, namun kemudian terhenti. Pemerintah daerah melalui Dinas PU dan PDAM mengeluhkan tingginya biaya operasional serta menumpuknya tunggakan pembayaran dari warga pelanggan.
“Pemkab menyimpulkan pendapatan tidak cukup menutup biaya operasional dan perawatan, padahal saat itu belum ada solusi yang disampaikan kepada masyarakat Pulau Mandangin,” ungkapnya, Senin (28/9/2026).
Fasilitas itu sejatinya menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan air bersih warga pulau tersebut. Menurut politisi Fraksi Golkar ini, sejak awal pemerintah daerah seharusnya mencari terobosan, antara lain melalui kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari SKK Migas yang beroperasi di wilayah Sampang, guna menutup kekurangan biaya sekaligus memberikan subsidi bagi warga.
“Ketika tidak dirawat, otomatis fasilitas itu rusak. Kini di tahun 2026, kami pesimis SWRO dapat kembali berfungsi — perangkat sudah termakan usia dan dibiarkan begitu saja. Sangat disayangkan, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih di musim kemarau seperti sekarang,” tegas Anwar.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, A. Faisol Ansori, S.P., M.Si., saat dikonfirmasi menyatakan permasalahan ini akan dikaji lebih mendalam. “Semua hal perlu dipertimbangkan dan dikoordinasikan lintas sektor,” ujarnya. [lis.kt]
