Keputusan Presiden melakukan perombakan pada posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada kepemimpinan baru memicu optimisme sekaligus tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha. Pergantian ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai rotasi politik biasa, melainkan harus menjadi titik balik dalam merombak strategi fiskal nasional yang selama ini dinilai terlalu konservatif.
Tantanganterbesar yang menanti di depan mata bukan lagi sekadar menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, tetapi bagaimana APBN secara agresif mampu mengintervensi pelemahan daya beli yang kian nyata. Kebijakan menteri yang baru diharapkan tidak lagi terjebak pada target pemburuan pajak yang agresif terhadap pelaku usaha yang sudah patuh, melainkan memperluas basis pajak secara adil melalui digitalisasi dan pemberantasan kebocoran di sektor komoditas utama.
Sorotanutamapublikkini tertuju pada keberpihakan anggaran terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini, insentif fiskal dinilai lebih banyak dinikmati oleh korporasi skala besar, sementara UMKM sebagai tulang punggung ekonomi domestik masih kesulitan mengakses stimulus yang berdampak langsung. Menteri Keuangan yang baru harus berani mengalokasikan subsidi tarif atau kemudahan pajak yang lebih progresif untuk sektor yang menyerap mayoritas tenaga kerja ini.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan utang negara dan pembiayaan proyek strategis nasional harus ditingkatkan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah utang baru benar-benar dialokasikan untuk sektor produktif yang mampu menghasilkan multiplier effect, bukan untuk membiayai birokrasi yang gemuk. Momentum reshuffle ini harus menjadi angin segar bagi keterbukaan informasi fiskal agar kepercayaan pasar dan publik tetap terjaga kuat.
Bambang Sudjatmiko
Pengamat Kebijakan Publik, tinggal di Jakarta
