DPRD Jatim, Bhirawa – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat sudah menyasar kelompok balita. Namun di saat yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyiapkan anggaran Rp4,5 miliar untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi balita di 30 kabupaten/kota.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah program PMT yang dibiayai APBD Jatim tersebut akan melengkapi MBG atau justru berpotensi menyasar kelompok penerima yang sama?
Persoalan tersebut menjadi penting karena kedua program sama-sama berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Karena itu, Pemprov Jatim dituntut memastikan intervensi melalui APBD tidak sekadar mengulang program pemerintah pusat, melainkan benar-benar mengisi kebutuhan yang belum terjangkau.
Komisi A DPRD Jatim ikut menyoroti hal tersebut. Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, Eko Wahyudi, meminta program PMT balita tidak berhenti pada kegiatan membagikan paket makanan.
Menurut Eko, anggaran Rp4,5 miliar harus memiliki target penerima dan indikator keberhasilan yang jelas. Program juga harus berbasis data serta terintegrasi dengan penanganan stunting dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Program pemberian makanan tambahan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, berbasis data dan terintegrasi dengan program penanganan stunting serta pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Eko dalam laporan Komisi A terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim 2026.
Eko menilai persoalan utama bukan pada keberadaan program PMT Jatim, tetapi bagaimana pemerintah memastikan program tersebut memiliki sasaran yang jelas di tengah pelaksanaan MBG.
Terlebih, Badan Gizi Nasional (BGN) memasukkan balita sebagai salah satu kelompok penerima manfaat MBG. BGN juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat.
Karena itu, Pemprov Jatim perlu memiliki basis data yang mampu menjawab siapa saja balita yang menjadi penerima PMT melalui APBD, termasuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan intervensi dari MBG maupun program pemerintah lainnya.
Dengan sinkronisasi tersebut, program daerah dapat diarahkan untuk mengisi celah yang belum terjangkau, terutama balita yang membutuhkan intervensi gizi lebih spesifik dan pendampingan berkelanjutan.
Sebaliknya, tanpa integrasi data, terdapat risiko sebagian penerima mendapatkan intervensi berulang, sementara balita lain yang membutuhkan justru belum tersentuh.
Komisi A meminta keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan maupun jumlah balita penerima.
“Setiap intervensi harus memiliki indikator yang dapat diukur, tidak berhenti pada jumlah paket makanan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan perubahan status gizi dan keberlanjutan pendampingan oleh kader Posyandu,” kata Eko.
Program PMT balita DPMD Jatim direncanakan menyasar 30 kabupaten/kota. Dengan jumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, cakupan tersebut menyisakan delapan daerah yang tidak masuk dalam sasaran program.
Namun, tidak berarti delapan daerah tersebut otomatis tidak mendapatkan intervensi gizi dari pemerintah. Yang menjadi perhatian Komisi A adalah bagaimana mekanisme penentuan 30 daerah sasaran tersebut dilakukan.
Eko meminta penentuan lokasi dan penerima PMT benar-benar didasarkan pada data serta tingkat kebutuhan masyarakat.
Terutama bagi balita yang mengalami risiko kekurangan gizi maupun stunting, intervensi tidak boleh berhenti setelah makanan tambahan diberikan.
Pemprov Jatim perlu memastikan adanya pemantauan perkembangan anak, mulai dari berat badan, kondisi gizi hingga kebutuhan pendampingan lanjutan.
MBG 2027 Sasar 11,8 Juta Ibu dan Balita
Sementara itu, skala program MBG pemerintah pusat juga terus diperluas. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027, meski terdapat efisiensi Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) MBG.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan target tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).
Dari total target penerima, sebanyak 60.599.777 orang merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Sementara 11.865.109 penerima lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang,” ujar Mas Dar, sapaan akrabnya.
Pagu anggaran BGN 2027 ditetapkan sebesar Rp240,20 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp232,88 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun.
Efisiensi Rp30 triliun membuat alokasi Banper MBG turun dari sebelumnya Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun.
Dengan cakupan MBG yang juga menyentuh balita, keberadaan program PMT Jatim senilai Rp4,5 miliar menjadi semakin penting untuk dipastikan desainnya.
Bukan soal siapa yang lebih dulu memberi makanan, tetapi siapa yang benar-benar menjangkau balita yang membutuhkan. (geh.kt)