R Heru Wahono Santoso – Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 ini menjadi sinyal kuat bahwa Jatim tidak hanya ingin mempertahankan capaian tinggi, tetapi juga memimpin transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan lima esensi reformasi dan tiga strategi kunci, Pemprov Jatim menargetkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, berkualitas, dan berintegritas, sekaligus siap menghadapi tuntutan zaman berbasis teknologi.
Dalam sambutannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Heru Wahono Santoso menekankan bahwa momentum 2026 bukan sekadar melanjutkan program reformasi birokrasi, melainkan masuk dalam fase transisi menuju arsitektur reformasi jangka panjang 2026-2045.
“Tahun 2026 ini merupakan masa transisi setelah desain besar reformasi birokrasi nasional. Reputasi nasional kita berada pada jangkauan transformasi yang menunjukkan Indonesia berkelas dunia,” ujarnya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Setdaprov Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (3/9/2026).
Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif semata. Ada lima esensi reformasi yang wajib diinternalisasi seluruh perangkat daerah di Jatim.
Heru menegaskan pergeseran dari yang penting sesuai aturan menjadi berani mengambil inisiatif untuk hasil terbaik. “Jangan sampai melakukan pekerjaan dengan dasar menggugurkan kewajiban. Kalau kita bekerja, harus berorientasi hasil yang berdampak,” tegasnya.
Ia mengkritik program yang hanya selesai di level proses politik atau administratif. “Kita harus berpikir: program ini tekniknya siapa yang berubah? Apakah berdampak bagi masyarakat? Kalau tidak berdampak, ya belum selesai,” tuturnya.
Selain cepat dan murah, Heru menekankan aspek keramahan sebagai bagian dari kualitas pelayanan. “Tidak hanya mudah, cepat, murah, tetapi juga harus ramah. Itu yang sering hilang di pelayanan publik,” katanya.
Dalam konteks ASN, integritas menjadi harga mati. “Sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, kita harus memiliki integritas. Jangan sampai bermasalah. Masyarakat bisa menilai dari harga diri manusia yang melayani,” ujarnya.
Heru menyoroti ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. “Ekspektasi masyarakat semakin lama semakin bertambah. Kita dikasih satu tugas, selesai, lalu dikasih dua. Kita harus menyesuaikan, termasuk mengakomodasi teknologi baru,” jelasnya.
Ia mencontohkan pemanfaatan AI di rumah sakit untuk presisi layanan dan menghindari kesalahan klaim BPJS.
Heru merumuskan tiga strategi inti yang wajib dijalankan pemerintah daerah.
Integrasi dokumen perencanaan reformasi birokrasi (RB) ke dalam Renstra dan perjanjian kinerja, bukan sekadar tumpukan administrasi.
Fokus pada tindak lanjut evaluasi, terutama memperbaiki proses dan memangkas potensi inefisiensi dalam pelayanan.
Akselerasi digitalisasi dan integritas aparatur, termasuk penguatan basis data, kualitas SDM, dan budaya kerja kreatif.
“Evaluasi RB peningkatan perangkat daerah yang kita rasakan setelah mandiri di Jawa Timur ini juga harus menjadi instrumen penggunaan internal untuk mengukuatkan kompetensi positif, bukan sekadar mengukur pekerjaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Heru menyebut capaian indeks RB Jatim berada di angka 94,70 jauh di atas rata-rata nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa posisi ini bukan alasan untuk berhenti berbenah.
“Saatnya bukan lagi berada pada rata-rata pernyataan. Kita sudah 26-27 tahun reformasi, tapi yang baru adalah desain besar reformasi 2026-2045,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa regulasi tahun 2026 hadir sebagai panduan besar reformasi nasional sekaligus momentum bagi daerah untuk menyelaraskan program dengan prioritas nasional.
“Melalui sosialisasi hari ini, saya ingin menegaskan tiga core strategi yang wajib diinternalisasi oleh seluruh perangkat daerah,” pungkasnya. [aya.gat]