DPRD Kota Malang, Bhirawa. – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang.
Fraksi Golkar menyoroti sejumlah poin krusial. Poin tersebut meliputi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, lonjakan belanja operasi, hingga evaluasi program pemberdayaan UMKM.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa anggaran daerah harus benar-benar diwujudkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Bagi kami, anggaran bukan sekadar angka, tetapi amanah rakyat yang harus diwujudkan menjadi kerja nyata,” tegas Suryadi. Dalam Perubahan APBD 2026, target PAD diproyeksikan naik 3,08 persen dari Rp1,062 triliun menjadi Rp1,095 triliun.
Kenaikan ini dinilai kurang menggambarkan potensi riil Kota Malang. Golkar mempertanyakan apakah penetapan angka tersebut terlampau konservatif akibat belum maksimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah.
Selain itu, ketergantungan Pemkot Malang terhadap pendapatan transfer pusat yang mencapai Rp1,228 triliun-lebih tinggi dibanding PAD-turut menjadi perhatian serius.
Fraksi Golkar mendesak Pemkot Malang segera menyusun peta jalan (roadmap) peningkatan kemandirian fiskal untuk dua hingga tiga tahun ke depan agar pelayanan publik tidak terancam saat ada penyesuaian dana transfer.
“Kami menanyakan apa langkah konkret dan strategi Pemkot agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer maupun penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit,” bunyi poin pandangan umum tersebut.
Fraksi Golkar juga membeberkan bahwa belanja daerah mengalami kenaikan 6,03 persen menjadi Rp2,629 triliun, atau bertambah Rp149,625 miliar. Kenaikan ini dinilai tidak seimbang dengan tambahan pendapatan yang hanya sebesar Rp45,249 miliar, sehingga menyebabkan pelebaran defisit dari Rp199,148 miliar menjadi Rp303,524 miliar.
Struktur belanja daerah pun disorot lantaran belanja operasi mendominasi hingga 93,5 persen dari total belanja, yakni sebesar Rp2,458 triliun. Golkar meminta jaminan agar APBD tetap menyisakan ruang fiskal yang sehat untuk pembangunan infrastruktur dan investasi publik jangka panjang.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya keberadaan 49.420 unit UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Malang. Golkar meminta Pemkot tidak sekadar menggelar pelatihan, seminar, atau bazar, melainkan memberikan indikator keberhasilan yang jelas.
“Pemkot harus memiliki ukuran konkret: berapa UMKM yang naik kelas, berapa yang omzetnya naik, berapa yang berhasil masuk marketplace, hingga berapa banyak tenaga kerja baru yang terserap,” tegas Suryadi.
Terakhir, terkait dengan predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Fraksi Golkar menuntut solusi terintegrasi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Solusi tersebut mencakup pembenahan transportasi umum, penataan parkir, hingga penyediaan fasilitas pedestrian. [mut.dre]