DPRD Kab Madiun, Bhirawa. – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD TA 2026, di ruang rapat DPRD Kab. Madiun, Rabu (26/8/2026).
Masa persidangan ketiga Paripurna ke-14 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Madiun, Fery Sudarsono dan dihadiri pimpinan dan anggota. Turut hadir, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH MAk didampingi Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, MH, Sekda Kab. Madiun, Sigit Budiarto, jajaran Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD, Direktur RSUD Caruban dan Dolopo, BUMD, para kabag dan camat.
Melalui juru bicaranya, 7 Fraksi DPRD Kab Madiun secara bergiliran menyampaikan pandangan umumnya masing-masing. Pertama oleh Fraksi Golkar Nurani Rakyat, kedua oleh Fraksi PDIP, ketiga oleh Fraksi PKB, keempat oleh Fraksi Partai Demokrat, kelima oleh Fraksi Partai Gerindra, keenam oleh Fraksi Nasdem dan ketujuh oleh Fraksi PKS.
Salah satu alat kelengkapan dewan ini menyoroti berkurangnya dana transfer, namun disisi lain mengapresiasi adanya peningkatan PAD. Selain itu, juga memberi masukan seperti bantuan sosial hendaknya diberikan dalam bentuk pemberdayaan untuk terciptanya kemandirian di tengah masyarakat.
Ditemui seusai Rapat Paripurna, Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, AH MAk menjelaskan jika pengurangan dana transfer tidak saja terjadi di Kabupaten Madiun namun juga di semua daerah, sehingga nanti akan dijelaskan melalui jawaban pemerintah.
Namun demikian, pihaknya menyampaikan terimakasih atas saran dan masukan yang luar biasa dari pihak dewan kaitannya dengan peningkatan PAD, sehingga Bupati bersama jajaran akan terus berinovasi agar PAD bisa meningkat lagi. “Karena salah salah satu yang bisa kita lakukan adalah itu (meningkatkan PAD). Kalau dana transfer ini menjadi kewenangan pusat, makanya kita akan lakukan pendekatan dengan pusat agar dana transfer tidak dikurangi,” ujarnya.
Ditanya ketergantungan terhadap dana transfer, Bupati tidak menampik hal itu karena sebagian besar untuk gaji pegawai. “Semoga kedepan, PAD kita bisa mengimbangi dana transfer dari pusat. Mengenai masih besarnya dana operasional ini, memang digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan karena permintaan masyarakat,” akunya. [dar.hel]
