Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026 bukan sekadar ritual tahunan yang dipenuhi riuh rendah perlombaan atau kemegahan upacara bendera. Momentum sejarah ini harus kita jadikan sebagai cermin besar untuk merefleksikan kembali pencapaian bangsa serta memetakan arah baru bagi prioritas pembangunan nasional di masa depan. Sebagai bagian dari warga negara yang mendambakan kemajuan yang inklusif, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan pandangan mengenai urgensi transformasi beberapa sektor utama yang harus menjadi fokus pemerintah saat kita bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pondasi utama dari kemandirian bangsa terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu dievaluasi efektivitas penyerapannya secara mendalam. Kurikulum pendidikan nasional kita harus lebih adaptif terhadap dinamika industri global melalui penguatan literasi digital, penalaran kritis, dan integrasi pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Selain itu, penguatan pendidikan vokasi yang terhubung langsung (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja akan menekan angka pengangguran terdidik dan memastikan bonus demografi Indonesia benar-benar produktif serta kompetitif di kancah internasional.
Reformasi sektor kesehatan juga menjadi pilar yang tidak boleh diabaikan dalam prioritas pembangunan jangka panjang. Pandemi global masa lalu telah mengajarkan kita bahwa ketahanan nasional sangat bergantung pada kemandirian industri farmasi dan pemenuhan alat kesehatan dalam negeri. Pemerintah perlu memperbanyak investasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah pinggiran serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga medis. Program penanganan tengkes (stunting) juga harus diakselerasi secara masif dengan pendekatan lintas sektor agar generasi masa depan kita terbebas dari ancaman penurunan kualitas hidup.
Terakhir, agenda pembangunan ke depan wajib menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui ekonomi hijau. Krisis iklim global yang kian nyata menuntut transisi energi yang lebih agresif dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kebijakan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar jangan sampai mengorbankan kelestarian hutan, ekosistem laut, maupun hak-hak masyarakat adat. Pemerintah harus memperketat regulasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan memberikan insentif konkrit bagi industri yang menerapkan praktik hijau. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu membangun ekonomi yang tangguh tanpa merusak alam yang menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak.
Samiyono
Seorang Warga Negara Peduli Pembangunan
Tenggilis Mejoyo, Surabaya
