Pemprov, Bhirawa – Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menggelar Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (OPJI) Partisipatif yang digelar pada 3-4 Agustus 2026 di Ruang Rapat UPT PSDA WS Bondoyudo Baru, Lumajang.
Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan kelompok petani untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air berbasis kelembagaan dan sensitif gender.
“Kita tidak hanya bicara teknis pintu air atau saluran, tetapi juga bagaimana peran perempuan dan lembaga lokal diberdayakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan air,” kata Ir. Prabowo, ST., MT., Kepala UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Lumajang saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (5/8).
Prabowo menekankan bahwa OPJI Partisipatif harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk GHIPPA/HIPPA yang mewakili petani di tingkat desa dan gabungan.
Dalam pelatihan, peserta menerima paparan praktik baik dari GHIPPA Tirto Mandiri Kabupaten Jember sebagai pemenang lomba, peran pemerintah daerah dalam pengembangan kelembagaan, praktik OPJI Partisipatif dari bidang irigasi, serta pengisian blanko operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Penguatan kelembagaan juga diberikan oleh akademisi Universitas Panca Marga yang memandu penyusunan draft Berita Acara Pembentukan serta AD/ART GHIPPA.
“Kami belajar dari Tirto Mandiri bahwa keberlanjutan irigasi bergantung pada kelembagaan kuat yang merangkul perempuan, laki-laki, dan pemerintah desa. Contoh itu yang ingin kita adaptasi di Brug Purwo dan Tekung,” ujar Prabowo menambahkan.
Dari hasil inventarisasi, D.I. Brug Purwo membentang pada lahan baku sawah seluas 1.094 hektare yang terbagi ke dalam 10 desa; satu desa tercatat belum memiliki kelembagaan HIPPA karena luas areal baku sawahnya sangat kecil.
Sementara itu, kondisi kedua daerah irigasi, Brug Purwo dan Tekung (luas 1.920 hektare), belum memiliki kelembagaan di tingkat gabungan meski masing-masing sudah terdapat 9 HIPPA di tingkat desa yang memiliki legalitas.
“Kendala seperti desa dengan areal kecil bukan alasan untuk absen dari pengelolaan; model kelembagaan harus fleksibel supaya semua desa, sekecil apapun, dapat berpartisipasi dan menikmati manfaat air irigasi,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pembentukan gabungan kelembagaan menjadi prioritas berikutnya untuk memastikan alokasi air dan perawatan jaringan lebih terkoordinasi.
Peserta rapat kemudian menyepakati komitmen bersama: HIPPA di lokasi akan melaksanakan pertemuan dan koordinasi rutin, serta menerima pendampingan langsung dari UPT PSDA Wilayah Sungai Bondoyudo Baru secara berkala setiap bulan.
Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas pengelolaan operasional dan pemeliharaan jaringan serta memperjelas peran perempuan dalam struktur kelembagaan.
“Kami akan turun bersama setiap bulan, memantau operasi, membantu pengisian blanko pemeliharaan, dan memastikan AD/ART yang disusun mencantumkan partisipasi perempuan secara nyata,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pendampingan berkelanjutan penting agar perubahan kelembagaan tidak hanya berupa dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi praktik lapangan.
Dengan langkah-langkah tersebut, UPT dan para pemangku kepentingan menargetkan terbentuknya gabungan HIPPA yang kuat di kedua daerah irigasi, peningkatan kapasitas pengelolaan air berbasis gender, serta perbaikan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan yang berkelanjutan.
“Dengan tekad Air untuk pertanian adalah urat nadi daerah. Jika kita tata bersama, dengan kelembagaan yang inklusif dan komitmen nyata, produktivitas sawah dan kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar dia menutup. [aya.gat]
