“ Ketua DPP PDIP Ganjar Nilai Disertasi Split Ticket Voting Jadi Referensi Penting bagi Partai Politik “
Surabaya, Bhirawa – Perilaku pemilih dalam pemilu serentak ternyata tidak hanya ditentukan oleh partai politik maupun figur kandidat. Karakteristik sosial masyarakat di setiap daerah juga berpengaruh besar terhadap munculnya fenomena split ticket voting, yakni ketika pemilih tidak mengikuti pilihan partai politiknya dalam menentukan calon presiden.
Temuan tersebut diungkap pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam ujian disertasi tahap II (terbuka) Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7/2026).
Dalam disertasi berjudul “Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur”, Pangi melibatkan 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatera Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menguji empat variabel yang memengaruhi perilaku pemilih, yakni orientasi isu, personalisasi kandidat, identifikasi partai (party identification), dan orientasi persamaan kepentingan yang mencakup aspek klientelistik maupun programatik.
“Hasil penelitian menunjukkan faktor dominan yang memengaruhi perilaku pemilih berbeda di setiap daerah. Di Sumatera Barat yang paling berpengaruh adalah isu. Sementara di NTT yang paling berpengaruh adalah persamaan kepentingan, baik yang bersifat klientelistik maupun programatik,” ujar Pangi saat mempresentasikan hasil disertasinya.
Ia menjelaskan, masyarakat Sumatera Barat cenderung lebih kritis karena didukung tingkat pendidikan, pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih baik. Kondisi tersebut membuat isu-isu politik lebih menentukan pilihan pemilih dibandingkan program bantuan.
Sebaliknya, di NTT orientasi persamaan kepentingan, baik melalui program, bantuan maupun kedekatan kandidat dengan masyarakat, menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan pilihan politik.
Menurut Pangi, temuan tersebut menjelaskan mengapa pemilih partai politik tidak selalu memilih calon presiden yang diusung partainya. Fenomena split ticket voting tersebut, katanya, telah terlihat dalam berbagai pemilu sejak 2004 hingga 2024.
Penelitian ini juga menghasilkan temuan menarik bahwa personalisasi kandidat atau faktor figur tidak berpengaruh signifikan terhadap split ticket voting di kedua wilayah. Temuan tersebut berbeda dengan pandangan yang selama ini menempatkan figur sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politik.
Sebaliknya, tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik justru terbukti menekan kecenderungan split ticket voting. Semakin kuat identifikasi seseorang terhadap partai, semakin kecil kemungkinan ia memisahkan pilihan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Pangi menambahkan, kebaruan penelitiannya terletak pada pengujian empat variabel secara bersamaan, khususnya variabel orientasi persamaan kepentingan yang selama ini belum banyak digunakan dalam penelitian mengenai split ticket voting. Penelitian juga menemukan bahwa orientasi persamaan kepentingan menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara identifikasi partai dengan split ticket voting.
“Persoalan split ticket voting tidak bisa dipahami hanya dari faktor figur atau partai. Karakter masyarakat dan orientasi kepentingannya juga sangat menentukan sehingga penguatan kelembagaan partai menjadi penting,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo yang hadir secara khusus menilai, disertasi yang mengangkat tema split ticket voting dalam Disertasi studi Doktoral Pangi Syarwi Chaniago menjadi kajian penting untuk memahami perilaku pemilih di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik.
Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti sidang disertasi yang membahas fenomena pemilih yang memberikan pilihan berbeda pada pemilihan eksekutif dan legislatif.
Menurut Ganjar, konsep split ticket voting awalnya berkembang dari pengalaman Amerika Serikat, di mana pemilih sengaja membagi dukungan politik untuk menciptakan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Spirit awalnya adalah membangun keseimbangan. Misalnya presidennya dari Partai Demokrat, sementara parlemennya dikuasai Republik sehingga terjadi check and balance,” ujarnya.
Namun, Ganjar mempertanyakan apakah teori tersebut berlaku sama di Indonesia. Ia menilai perilaku pemilih di Tanah Air lebih banyak dipengaruhi preferensi atau selera politik yang dapat berubah sesuai kondisi.
“Saya bertanya, bukankah di Indonesia memilih kandidat, baik pusat maupun daerah, legislatif maupun eksekutif, lebih karena selera. Hari ini suka dipilih, besok belum tentu. Itu bisa dipengaruhi banyak faktor,” katanya.
Ganjar menilai penelitian yang mengambil lokasi di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut menarik karena menunjukkan dinamika perilaku pemilih yang berbeda.
Ia mencontohkan hasil penelitian di Sumatera Barat yang menggunakan data Pilpres dan Pileg 2019. Menurutnya, fenomena politik yang terjadi pada pemilu berikutnya menunjukkan bahwa pola split ticket voting tidak selalu konsisten sehingga perlu diteliti faktor-faktor lain yang memengaruhinya.
Ganjar juga menyoroti adanya faktor eksternal yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat, mulai dari tingkat kesadaran politik hingga faktor struktural maupun pengaruh lain dalam proses pemilu.
“Bisa karena kesadaran pemilih, bisa juga dipengaruhi faktor eksternal, termasuk tekanan atau faktor-faktor lain. Itu yang menurut saya menarik untuk dikaji,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan hasil disertasi tersebut dapat menjadi referensi bagi partai politik, termasuk PDI Perjuangan, dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
Ia mengungkapkan penelitian tersebut menunjukkan identitas partai (party ID) PDI Perjuangan tergolong tinggi, bersama PKS, dibandingkan partai lainnya.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami bagaimana terus menjaga kedekatan dengan masyarakat, memperkuat identitas partai, bekerja untuk rakyat, tidak korupsi, dan cepat hadir menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegas Ganjar.
Ujian terbuka yang digelar di Ruang Adi Sukadana, Gedung A FISIP Unair tersebut dibimbing Promotor Prof. Dr. Mohammad Asfar, M.Si., dan Kopromotor Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D. Turut hadir dalam sidang terbuka itu Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menilai hasil penelitian tersebut memberikan perspektif baru bagi penguatan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi di Indonesia. [ina.kt]
