Tulungagung, Bhirawa – Fenomena Sekolah Dasar terutama yang berstatus negeri yang memperoleh murid baru di bawah pagu bahkan hanya satu -dua siswa yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur diduga akibat penurunan jumlah lulusan TK (Taman Kanak kanak) dan posisi sekolah yang berada di wilayah terpencil.
Seperti terjadi di kabupaten Tulungagung dan kabupaten Blitar tidak semua sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tulungagung menerima murid baru sesuai pagu atau daya tampung yang disediakan dalam tahun ajaran baru 2026/2027 karena faktor demografi dan lokasi sekolah .
Di Kabupaten Tulungagung dari 634 satuan pendidikan tingkat SD di seluruh wilayah Tulungagung, sebanyak 88,96 persen atau 564 satuan pendidikan menerima murid baru di bawah pagu atau daya tampung.
Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah, Rabu (15/7), mengungkapkan ada sejumlah faktor mengapa sampai banyak SD yang kekurangan murid baru dalam tahun ajaran saat ini.
“Dilihat dari lulusan TK (taman kanak-kanak) saat ini jumlahnya menurun. Ini juga terjadi pada lulusan SD yang juga menurun,” ujarnya.
Menurut dia, penurunan jumlah lulusan TK dan SD itu disebabkan faktor demografi. Yakni, jumlah kelahiran yang beberapa tahun belakangan ini terus menurun karena keberhasilan program keluarga berencana (KB).
Zuyun membeberkan akibat penurunan jumlah kelahiran dan lulusan TK itu, ada empat lembaga SD di Kabupaten Tulungagung yang sampai tidak mendapat murid baru atau nihil. Atau hanya menerima murid baru yang bisa dihitung dengan jari.
Lembaga SD yang tidak mendapat murid baru sama sekali itu, adalah SDN 1 Tenggong Kecamatan Rejotangan, SDS Ndlodo Kecamatan Pucanglaban, SDN 4 Besuki Kecamatan Besuki dan SDN 5 Bungur Kecamatan Karangrejo. Sementara yang hanya mendapat satu murid baru juga terjadi di 12 SD lainnya dan yang mendapat tiga murid baru terjadi di 29 lembaga SD.
Zuyun menyebut di lembaga SD yang tidak mendapat murid baru lebih disebabkan tidak ada lulusan TK di wilayah satuan pendidikan tersebut.
Sementara di Kabupaten Blitar sebanyak tiga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Blitar tahun ini sama sekali tidak mendapat murid baru Tahun Ajaran 2026/2027.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Deny Setiawan mengakui ada 3 SDN di Kabupaten Blitar yang sama sekali tidak mendapatkan murid.
Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi lokasi sekolah yang terpencil serta kalah bersaing dengan sekolah lain yang letaknya lebih strategis.
“Akibatnya tiga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Blitar tidak mendapatkan satu pun murid baru hingga penutupan Sistem Penerimaan Murid Baru atau Tahun Ajaran 2026/2027,” kata Deny Setiawan.
Lanjut Deny, ketiga sekolah tersebut yakni SDN Ringinrejo 3 Kecamatan Wates, SDN Sumberboto 5 Kecamatan Wonotirto, dan SDN Kalimanis 4 Kecamatan Doko.
“Salah satu penyebab utamanya karena lokasinya terpencil dan ada yang kalah bersaing dengan sekolah lain yang letaknya berdekatan,” jelasnya.
Selain itu dikatakan Deny, ketiga sekolah masih berpeluang menerima peserta didik baru, karena pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih dibuka hingga 31 Agustus 2026.
“Secara sistem Dapodik masih bisa sampai 31 Agustus. Jadi apabila ada anak yang baru mendaftar setelah SPMB ditutup, masih bisa masuk ke sekolah,” terangnya.
Tetap Berikan Layanan
Terkait penurunanpenerimaan murid baru di SD negeri , pihak Pemkab Tulungagung menegaskan tetap melakukan laytanan pendidikan sekaligus peningkatan layanan.
“Untuk guru kelas satu karena tidak ada muridnya tugas kesehariannya akan dikoordinasikan dengan kepala sekolah setempat,” pungkas Rifka Zuyun Umadah.
Sementara untuk Kabupaten Blitar , Deny Setiawan menegaskan kondisi ini menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan. Selain faktor geografis, pihaknya akan mendorong kepala sekolah dan guru lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah desa agar minat orang tua menyekolahkan anak di sekolah tersebut meningkat.
“Apabila dalam beberapa tahun ke depan jumlah peserta didik tetap minim, Dinas Pendidikan tidak menutup kemungkinan melakukan penggabungan atau merger sekolah. Namun, kebijakan tersebut akan melalui kajian dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi wilayah, serta aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa,” pungkasnya. [wed.htn.gat]
