Kota Malang, Bhirawa. – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menunjukkan tren positif hingga akhir semester pertama tahun 2026.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan negara di wilayah tersebut sukses menembus angka Rp59,88 triliun, atau tumbuh sebesar 8,29 persen secara year-on-year (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menyampaikan capaian tersebut secara langsung dalam pada agenda bulanan rilis kinerja APBN yang digelar bersamaan dengan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Lantai 1 Gedung RCE Center KPPN Malang, Rabu (15/7).
Dalam paparannya, Rusna menjelaskan bahwa capaian gemilang pendapatan ini ditopang kuat oleh sektor perpajakan dan cukai di lima wilayah kerja KPPN Malang, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
“Penerimaan perpajakan menjadi motor utama pertumbuhan ini. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat mencapai Rp3,87 triliun atau melejit 26,68 persen (y-o-y). Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh meyakinkan sebesar 17,45 persen (y-o-y) dengan realisasi mencapai Rp6,44 triliun,” ujar Muhammad Rusna.
Tidak hanya dari sektor pajak, kantong penerimaan negara dari Cukai menyumbang angka terbesar, yakni Rp45,56 triliun, dengan pertumbuhan 2,84 persen (y-o-y).
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp240,31 miliar, atau setara dengan 82,16 persen dari target yang ditetapkan, tumbuh 6,28 persen dari tahun sebelumnya.
Dari sisi pengeluaran, kinerja Belanja Negara di wilayah KPPN Malang hingga 30 Juni 2026 telah terserap sebesar Rp6,66 triliun, atau sekitar 51,56 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12,92 triliun.
Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,04 triliun (48,92 persen) yang ditopang oleh belanja pegawai Rp2,27 triliun, belanja barang Rp688,22 miliar, dan belanja modal Rp82,25 miliar.
Sementara itu, untuk Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp3,62 triliun atau 54 persen dari pagu.
“Kinerja TKD ini didukung oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp2,34 triliun (56,54 persen) serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp896,41 miliar (50,91 persen) dari alokasi pagu TA 2026,” urainya.
Dalam upaya mendukung program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), pemerintah pusat mengucurkan pagu sebesar Rp146,58 miliar untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Hingga akhir Juni, anggaran ini telah terealisasi sebesar Rp38,45 miliar atau 26,23 persen.
Terkait hal tersebut, Rusna memberikan catatan khusus kepada pemerintah daerah setempat untuk bergerak lebih cepat.
“Diperlukan peran aktif pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik agar segera mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur. Mengingat batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terus berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, KPPN Malang juga melaporkan modernisasi transaksi pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP telah mencapai Rp5,70 miliar dengan total 2.233 transaksi.
Rusna mengingatkan satuan kerja (satker) untuk lebih tertib administrasi, terutama ketika terjadi perubahan pemegang KKP di satker agar segera diajukan perubahannya ke pihak perbankan demi menghindari kendala transaksi. [mut.dre]
