Perkuat Efektivitas Organisasi dan Optimalisasi Kinerja Pemprov Jatim
Pemprov, Bhirawa – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Selasa (14/7).
Sebanyak enam pejabat eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi dilantik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Rotasi tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Khofifah menegaskan, perpindahan jabatan tersebut murni merupakan rotasi berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan.
“Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi,” ujar Khofifah.
Enam pejabat yang dilantik yakni Dalam rotasi tersebut, R. Heru Wahono Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Madiun dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara Iwan yang sebelumnya memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipercaya mengisi jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.
Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM berpindah menjadi Kepala Bakorwil Jember. I Nyoman Gunadi bergeser dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).
Adapun jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kini diisi Arif Endro Utomo, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.
Sementara MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, dipercaya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Khofifah menjelaskan, sejumlah jabatan yang ditinggalkan sementara akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga proses seleksi pejabat definitif selesai. Pemprov Jatim juga masih menunggu penyelesaian uji kompetensi teknis dan penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Ia mencontohkan, Kepala Bappeda yang baru, Dr. Iwan, masih merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula Heru Wahono Santoso tetap menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun hingga pejabat definitif ditetapkan.
“Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan dan kinerja di tempat baru maupun di tempat sebelumnya,” tegasnya.
Dalam arahannya, Khofifah meminta seluruh pejabat menjaga kualitas pelayanan publik meski harus menjalankan tugas ganda. Ia menekankan percepatan digitalisasi layanan, khususnya perizinan, agar proses administrasi semakin transparan dan meminimalkan pertemuan langsung antara petugas dengan masyarakat.
Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital harus segera dituntaskan guna memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan percepatan layanan di seluruh perangkat daerah.
“Kita berharap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan menjadi bagian yang harus kita ikhtiarkan bersama. Pertemuan face to face dalam layanan publik harus bisa diminimalisir, bahkan dihindarkan jika memungkinkan,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk tetap memegang teguh pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai mitra strategis.
Di tengah penyesuaian anggaran, Khofifah menegaskan kualitas program dan pelayanan tidak boleh menurun. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mengembangkan inovasi melalui skema creative financing dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan rotasi enam pejabat tersebut merupakan tahap awal dari penataan organisasi yang telah melalui proses asesmen.
Menurutnya, Pemprov Jatim masih menyelesaikan perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK), termasuk pembentukan Biro Pengelolaan BUMD sebagai tindak lanjut rekomendasi panitia khusus DPRD. Nantinya, Biro Perekonomian akan bergabung dengan Biro Administrasi Pembangunan, sementara urusan pengelolaan BUMD ditangani biro tersendiri.
Adhy menambahkan, selain penyesuaian struktur organisasi, Pemprov Jatim juga masih memiliki empat jabatan yang akan kosong karena memasuki masa pensiun. Seperti BAPENDA, BRIDA, Dinas Kehutanan dan Dinsos. Jabatan tersebut akan diisi melalui mekanisme promosi berbasis manajemen talenta setelah perubahan struktur organisasi selesai.
“Untuk jabatan kosong ini kami akan gunakan promosi jabatan hasil dari penilaian talenta digital khususnya BOK 7, 8 dan 9 yang memang sudah ada potensi-potensinya,” ujar Adhy.
Ia menargetkan seluruh proses, termasuk persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan penerbitan Peraturan Gubernur, dapat diselesaikan dalam satu hingga dua pekan sehingga kebutuhan organisasi, terutama di bidang BUMD dan perekonomian, segera terpenuhi dan jabatan pelaksana tugas dapat diminimalkan. [ina.aya.gat]
