Pimpinan Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, dan Wakil Ketua Novita melakukan kunjungan kerja lapangan di Jalan Kertajaya Surabaya, Minggu (12/7/2026). helmy supriyatno/bhirawa.
DPD RI Surabaya. Bhirawa. – Sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pimpinan Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja lapangan ke kawasan Kertajaya, Kota Surabaya, pada Minggu (12/7/2026).
Kota Surabaya dipilih secara khusus sebagai lokasi utama peninjauan karena statusnya sebagai episentrum penggerak ekonomi dan barometer iklim usaha di Jawa Timur, yang memiliki konsentrasi pelaku usaha non-pertanian terbesar di provinsi tersebut.
Karakteristik Surabaya dengan kepadatan penduduk dan aktivitas komersial yang tinggi dinilai sangat merepresentasikan kompleksitas tantangan nyata pendataan sensus di wilayah perkotaan.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV, Senator Ahmad Nawardi, beserta Wakil Ketua Komite IV, Senator Novita, ini bertujuan untuk memantau langsung proses pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di tingkat akar rumput.
Di sela-sela peninjauan di pemukiman warga, para pimpinan Komite IV berinteraksi intensif dengan petugas sensus yang tengah bertugas untuk menggali informasi komprehensif terkait kondisi riil di lapangan.
Berdasarkan temuan tersebut, para petugas menghadapi berbagai dinamika dalam mengumpulkan data dari setiap rumah tangga hingga pelaku usaha mikro dan kecil.
Beberapa kendala signifikan yang dicatat oleh para Senator meliputi penyesuaian jam kunjungan petugas yang seringkali tidak bertepatan dengan waktu operasional atau waktu luang pemilik usaha, serta adanya kendala birokrasi di mana sebagian aparat kewilayahan setempat seperti Ketua RT bersikap kurang kooperatif terhadap proses pendataan.
Selain itu, masih kurangnya literasi dan edukasi mengenai urgensi sensus di tengah masyarakat membuat sebagian pelaku usaha enggan atau belum memahami tujuan pendataan, yang pada akhirnya kerap memicu kesalahpahaman antara petugas lapangan dan warga.
Di tengah berbagai tantangan dan resistensi warga tersebut, Senator Ahmad Nawardi memberikan apresiasi tinggi terhadap kegigihan para petugas lapangan yang tetap mampu menyelesaikan pendataan terhadap setidaknya 13 responden dalam satu hari di wilayah padat penduduk. Untuk meminimalisir hambatan dan mencegah gesekan sosial, petugas dipastikan telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara disiplin.
Senator Nawardi menegaskan bahwa langkah mitigasi berupa koordinasi dan permohonan izin kepada Ketua RT setempat sebelum memulai pendataan adalah upaya preventif yang sangat krusial, bukan hanya untuk menjaga keamanan petugas, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat agar pendataan berjalan lancar.
Pelaksanaan SE2026 di Jawa Timur sendiri merupakan salah satu tantangan demografis dan administratif terbesar di Indonesia, mengingat wilayah ini mencakup 666 kecamatan yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota, dengan total 8.501 desa atau kelurahan.
Menilik hasil Sensus Ekonomi sebelumnya pada tahun 2016 (SE2016), Kota Surabaya mencatatkan pertumbuhan usaha yang signifikan dengan jumlah 382.768 usaha atau perusahaan non-pertanian, yang mana angka ini meningkat lima persen dibandingkan hasil SE2006.
Dari jumlah tersebut, struktur ekonomi Surabaya sangat didominasi oleh pelaku usaha kecil, di mana 95 persen atau sebanyak 365.071 merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK), sedangkan sisanya sebesar lima persen atau 17.697 merupakan Usaha Menengah Besar (UMB).
Data dari Sensus Ekonomi 2026 ini dipandang sangat penting sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, mulai dari pemberdayaan UMKM, pemetaan investasi, hingga transformasi ekonomi digital yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Oleh karena itu, Komite IV DPD RI juga menyoroti pentingnya dukungan inovasi digital dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti penggunaan platform Kendedes yang dirancang untuk memetakan direktori ekonomi hingga Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil secara akurat.
Hasil tinjauan lapangan di Surabaya ini nantinya akan dirangkum dan dijadikan bahan evaluasi mendalam sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat. Namun, untuk memastikan pelaksanaan SE2026 berjalan optimal, bebas dari hambatan birokrasi di tingkat bawah, dan menghasilkan data yang presisi, dukungan penuh dari seluruh pihak mutlak diperlukan.
Komite IV DPD RI mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah hingga aparatur kewilayahan, serta para pelaku usaha untuk bersinergi dan bersikap kooperatif dalam menyukseskan agenda prioritas nasional ini demi mewujudkan kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan bersama. [hel.ira].
