DPRD Jatim, Bhirawa – Capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang meraih nilai sempurna dalam penilaian tindak lanjut perbaikan tata kelola pemerintahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni.
Politikus yang berasal dari Bojonegoro itu menilai prestasi tersebut menjadi bukti bahwa komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel mulai membuahkan hasil.
Berdasarkan dashboard pemantauan KPK pada Triwulan II Tahun 2026, Pemkab Bojonegoro bersama Pemerintah Kota Mojokerto menjadi dua daerah di Jawa Timur yang berhasil mencatat indeks capaian 100 persen dalam tindak lanjut perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sri Wahyuni mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya menunjukkan keberhasilan memenuhi indikator administratif, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Sebagai warga sekaligus politikus asal Bojonegoro, saya tentu merasa bangga dengan capaian ini. Nilai sempurna dari KPK bukan sekadar angka, tetapi menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan di Bojonegoro semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar politisi Demokrat ini, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menegaskan, keberhasilan memenuhi seluruh rekomendasi KPK menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Prestasi ini harus dipertahankan. Jangan hanya berhenti pada capaian penilaian, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik yang semakin berkualitas dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan,” katanya.
Sri Wahyuni juga berharap keberhasilan Bojonegoro dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem.
Menurutnya, penguatan tata kelola jauh lebih penting dibandingkan hanya berfokus pada penindakan, karena sistem yang baik akan mampu meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau tata kelola pemerintahan dibangun dengan baik, transparansi dijaga, dan seluruh rekomendasi pengawasan dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat,” jelasnya.
Data KPK menunjukkan, penilaian tersebut diberikan setelah Pemkab Bojonegoro dan Kota Mojokerto berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan tata kelola sesuai mekanisme dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Penilaian KPK sendiri berfokus pada aspek pencegahan korupsi melalui penguatan sistem administrasi pemerintahan. Terdapat enam indikator utama yang menjadi dasar evaluasi, di antaranya ketepatan waktu penyampaian data penyelamatan keuangan daerah, penyampaian dokumen tindak lanjut, penyelesaian seluruh catatan hasil evaluasi KPK, hingga kesesuaian tindak lanjut atas hasil verifikasi ulang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, bantuan sosial (bansos), dan hibah.
Sri Wahyuni berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang terus dipertahankan. Ia optimistis dengan komitmen yang kuat, Bojonegoro dapat terus menjadi salah satu daerah yang menjadi rujukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Jawa Timur.
“Semoga prestasi ini menjadi awal yang baik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, tata kelola yang baik akan menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, dipercaya masyarakat, dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. [geh.kt]
