DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya secara keseluruhan dan 11 kali berturut-turut. Namun, NasDem mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Mohammad Nasih Aschal, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6/2026).
“Opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. WTP tidak otomatis mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, maupun keberhasilan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ra Nasih, sapaan akrabnya.
Menurutnya, keberhasilan APBD seharusnya diukur dari kemampuannya menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ra Nasih mengakui kondisi fiskal Jawa Timur sepanjang 2025 relatif baik. Pendapatan daerah bahkan mampu melampaui target dengan realisasi mencapai Rp29,888 triliun atau 104,65 persen. Defisit anggaran juga berhasil ditekan lebih rendah dibanding proyeksi pada APBD Perubahan.
Meski demikian, pihaknya menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Di antaranya masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), belum optimalnya realisasi belanja modal, rendahnya penyerapan beberapa belanja strategis, hingga masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
Salah satu sorotan utama NasDem adalah masih tersisanya anggaran belanja sekitar Rp2,05 triliun atau realisasi belanja yang baru mencapai 93,82 persen.
“Besarnya sisa anggaran menunjukkan masih ada ruang besar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya.
Ra Nasih juga meminta Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya realisasi belanja infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.
Menurut fraksi NasDem, lanjut Ra Nasih, keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak boleh terus berulang karena berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Selain itu, pihaknya menilai paradigma pengelolaan APBD harus bergeser dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menuju penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sektor pendapatan, NasDem mengingatkan agar Pemprov Jatim tidak terlalu bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah diminta mulai melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi NasDem juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD agar penyertaan modal pemerintah benar-benar menghasilkan dividen sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, NasDem menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun. Menurut fraksi tersebut, SiLPA yang besar memang menunjukkan likuiditas keuangan daerah cukup kuat, namun di sisi lain menjadi indikator masih banyak program pembangunan yang gagal direalisasikan tepat waktu.
Karena itu, NasDem meminta penggunaan SiLPA pada tahun anggaran berikutnya difokuskan untuk program-program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem tetap menyatakan persetujuan agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan harapan seluruh catatan strategis yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Jatim dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. [geh.kt]
