DPRD Jatim, Bhirawa – Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai membayangi sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo.
Legislator yang membidangi kesejahteraan rakyat asal Dapil Surabaya itu meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga PHK massal benar-benar terjadi, tetapi segera mengambil langkah antisipatif untuk melindungi para pekerja dan keluarganya.
Rasiyo menilai potensi PHK yang diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Ancaman PHK ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan perusahaan semata. Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, hingga potensi bertambahnya angka kemiskinan,” ujar Rasiyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026).
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim itu, pemerintah perlu segera memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi terdampak agar dapat dilakukan langkah mitigasi sejak dini.
Selain itu, komunikasi antara pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja harus diperkuat untuk mencari solusi terbaik sebelum opsi PHK diambil.
Rasiyo juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait untuk meningkatkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sebagai upaya menyiapkan pekerja menghadapi perubahan kebutuhan industri.
“Jangan sampai pekerja menjadi korban dari situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan membuka peluang kerja baru bagi mereka yang terdampak,” katanya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini menambahkan, sektor industri manufaktur, garmen, alas kaki dan komponen otomotif yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar perlu mendapat perhatian khusus karena rentan terdampak gejolak ekonomi dunia.
Ia juga mengapresiasi kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja yang terdampak PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Namun menurutnya, bantuan tersebut hanya menjadi jaring pengaman sementara.
“Yang lebih penting adalah bagaimana PHK bisa dicegah sejak awal. Jangan sampai masyarakat hanya disiapkan untuk menerima bantuan setelah kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Rasiyo melanjutkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap adanya potensi PHK ribuan pekerja di sejumlah perusahaan di Jawa Timur, termasuk sektor kertas dan komponen otomotif
Kondisi tersebut disebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah serta dampak konflik geopolitik yang memengaruhi pasar ekspor dan biaya produksi perusahaan. [geh.kt]
