Demo mahasiswa dari GMNI Jombang dan BEM Undar Jombang di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jumat sore (19/06). arif yulianto/bhirawa.
Jombang, Bhirawa.
Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang menggelar aksi demontrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jumat sore (19/06).
Mahasiswa meminta agar ada audit kerentanan ekonomi Jombang dan dalam 2 X 15 hari DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang wajib mempublikasikan data terbaru mengenai kondisi petani, UMKM, pedagang pasar, buruh, dan masyarakat rentan yang terdampak kenaikan biaya hidup.
Mahasiswa juga meminta agar DPRD membuka forum dengar pendapat terbuka yang dapat diakses publik untuk menjelaskan langkah konkret menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan pelambatan ekonomi.
Mahasiswa juga menyampaikan dua tuntutan lainnya yakni, DPRD wajib mengawal lahirnya kebijakan daerah yang melindungi petani, pelaku UMKM, dan pedagang kecil dari lonjakan biaya produksi dan distribusi. Serta DPRD wajib menyampaikan laporan capaian secara terbuka kepada masyarakat dalam jangka waktu 100 hari sejak tuntutan diterima.
Aksi demo mahasiswa ini ditemui Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani dan Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko.
Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta mengatakan, demo digelar untuk menyikapi kenaikan BBM dan pelemahan Rupiah.
“Lalu kita coba kawinkan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jombang,” kata Daffa.
“Kita datang di sini untuk menuntut DPRD Kabupaten Jombang untuk segera mengaudit seluruh kerentanan dan kondisi ekonomi di masyarakat Kabupaten Jombang,” papar Daffa.
Mahasiswa dari GMNI Jombang lainnya, Ahmad Nuha menambahkan, pihaknya telah melakukan mitigasi dampak dari kenaikan BBM dan pelemahan Rupiah.
“Dari DPRD juga belum ada jawaban yang lebih konkret. Jadi hadirnya teman-teman sore hari ini ada kekecewaan tersendiri,” tutur Ahmad Nuha.
“Di tengah kondisi yang sedang sulit dan ketidakpastian hari ini, bagaimana, langkah konkret apa bakal mereka kerjakan di wilayah konstituen mereka,” imbuh dia.
Sahrur Rozi Akbar dari BEM Undar mengungkapkan, hingga saat ini tuntutan para aktivis dan mahasiswa di Kabupaten Jombang, masih mendapatkan jawaban berbelit dari DPRD Jombang.
“Dengan keresahan masyarakat terkait harga dan lain-lain, itu ‘back up’ anggaran bantuan untuk melindungi UMKM, petani, dan lain-lain tidak ada solusi,” tandas dia.
Mahasiswa menegaskan bakal menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi DPRD Jombang.
Sementara itu, menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani menyampaikan, pihaknya akan melakukan kerja-kerja konkret terhadap tuntutan mahasiswa.
“Kita mendukung tuntutan mahasiswa. Kalau kami analisa itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jombang,” kata Anas Burhani.
Sementara terkait ‘deadline’ waktu yang diminta mahasiswa, Anas mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak eksekutif untuk melakukan kajian dan pembahasan.
“DPRD itu bukan pelaksana. Tuntutan tadi yang berhak melaksanakan eksekutif, pihak pemerintah kabupaten. Nanti kita akan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah bahwa ada tuntutan mahasiswa, Pemerintah Kabupaten Jombang harus melakukan. Ada tuntutan satu, dua, tiga, empat,” beber Anas Burhani.
Anas Burhani memastikan, akan ada pertemuan antara DPRD Kabupaten Jombang dengan Pemkab Jombang untuk membahas tuntutan mahasiswa tersebut.
“Nanti akan kami laporkan progresnya, sudah dilakukan oleh eksekutif atau belum,” pungkas Anas Burhani. [rif.hel].
