Pemprov Jatim, Bhirawa
Jawa Timur kembali memperoleh penghargaan membanggakan. Kali ini penghargaan didapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Diserahkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Gubernur Khofifah. Penghargaan ini diserahkan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengimplementasikan Program Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipercaya KPK RI sebagai peserta piloting nasional sebelum program ini diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
Tidak hanya berpartisipasi, Pemprov Jatim juga mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana per 16 Juni 2026, Pemprov Jatim berhasil mengikutsertakan sebanyak 3.177 ASN atau mencapai 105,9 persen dari target 3 ribu ASN yang ditetapkan.
”Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menyebutkan penghargaan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan ASN yang berintegritas sekaligus membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Juga menunjukkan tingginya komitmen ASN Jawa Timur dalam mengikuti pembelajaran integritas sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
Gubernur Khofifah menegaskan, penghargaan dari KPK RI ini akan semakin meneguhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang konsisten mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus menjadi bagian terdepan dalam membangun ekosistem ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Khofifah, transformasi birokrasi di era digital tidak hanya membutuhkan ASN yang cerdas dan adaptif, tetapi juga ASN yang memiliki integritas tinggi, mampu menjaga amanah publik, serta menjunjung nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan.
”Integritas merupakan fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas yang kuat. Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan karakter yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Gubernur Khofifah. [ina.fen]
