Ribuan mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan, menuntut penghentian program MBG (Makan Bergizi Gratis). Aksi demo dilakukan di 50 lebih kota besar (terutama ibu-kota propinsi). Juga menuntut perbaikan ekonomi dan penghentian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Isyu tuntutan utama tertulis dalam spanduk yang di-bentang-kan. BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) memberi waktu lima hari pemerintah wajib merealisasi tuntutan. Selebihnya akan turun ke jalan melaksanakan reformasi jilid dua.
MBG masih menjadi isyu paling krusial pada masyarakat luas. Terutama pada media sosial. Hampir seluruhnya negatif, dan menuntut penghentian permanen MBG. Sejak awal pelaksanaan (Januari 2025), seolah tiada yang baik dari MBG. Tetapi segenap pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) bagai “pasang badan” melindungi. Sampai Presiden Prabowo Subianto, memuji MBG. Sembari menegaskan MBG sebagai program hasil terbaik cepat (quick-win).
Bahkan kalau kurang anggaran, boleh diambilkan dari berbagai sumber. Tetapi sejak terungkap korupsi sistemik terstruktur dan masif pada jajaran BGN, segala kritisi masyarakat bisa membuka realita. Bahkan kini banyak Menteri dan pimpinan Lembaga Negara turut meng-kritisi MBG. Mirip suasana awal menjelang keruntuhan rezim Orde Baru 1998. Sebanyak 14 orang Menteri mengundurkan diri, sekaligus meng-kritisi Pak Harto.
Padahal baru saja (70 hari sebelumnya, pada 11 Maret 1998) pak Harto dipilih kembali secara “aklamasi” oleh MPR. Menandakan pak Harto, berkuasa penuh atas MPR. Tetapi kekuasaannya cuma berlaku selama 70 hari saja. Rakyat menuntut pak Harto mundur. Ribuan mahasiswa saat itu menduduki Gedung DPR-MPR. Tuntutan tak jauh beda dengan tujuan aksi unjukrasa saat ini.
Tuntutan utama, penghentian permanen MBG! Karena terbukti menjadi ajang korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal MBG dijadikan program unggulan rezim, dengan anggaran “boleh” tidak terbatas. Sampai mengambil dari alokasi anggaran Pendidikan sebesar Rp 223 trilyun. Sehingga anggaran Pendidikan tersisa sebesar 14,2% dari total APBN. Padahal UUD meng-amanat-kan anggaran Pendidikan sebesar 20% APBN.
Lebih lagi MBG bukan program dalam fungsi Pendidikan. Melainkan dalam fungsi Perlindungan Sosial. Bahkan viral pada media sosial, program MBG juga akan menggunakan dana CSR (Corporate Socil Rensponsibility, Tanggungjawab sosial perusahaan) BUMN. Seketika memperoleh respons negatif netizen. Berbagai “ke-manja-an” kepada program MBG, seolah-olah tidak ada aparat penegak hukum (APH) yang berani membongkar korupsi di BGN sebagai penyelenggara MBG. Ternyata Kejaksaan Agung, berani!
Beberapa pimpinan Lembaga Negara telah meng-kritisi penyelenggaraan MBG. Antara lain KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Karena tidak tega anak-anak Indonesia, terutama murid SD meregang kesakitan yang parah, sampai pingsan. Akibat keracunan setelah menyantap MBG. Berdasar data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, total anak (murid) dan guru yang menjadi korban keracunan mencapai 38 ribu. Tapi MBG terus berjalan.
Kritik keras juga berjalan. Sampai banyak Lembaga Negara turut meng-kritik. Termasuk Bapanas (Badan Pangan Nasional) menyasar fakta, bahwa menu MBG banyak yang terbuang. Bapanas memperkirakan “ke-sia-sia-an” pangan MBG, mencapai 1,4 juta ton per-tahun. Senilai Rp 14 trilyun. Bahkan Kemenko Pangan, yang berkewajiban mengawasi MBG, juga memapar potensi pemborosan anggaran sebesar Rp 1 trilyun per-bulan! Maka komplet, MBG telah menjadi ajang kritisi paling krusial.
Kini “nasib” MBG berada di tangan Presiden Prabowo. Tuntutan yang masif disampaikan dalam aksi demo mahasiswa seluruh Indonesia patut di-realisasi oleh Presiden. Jika di-abai-kan bisa berujung pemakzulan, seperti diatur UUD pasal 7A. Banyak frasa kata yang bisa digunakan menghentikan peng-abai-an Presiden.
——— 000 ———
