Jombang, Bhirawa – Sosiolog dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari memandang, terjadinya fenomena pelemahan Rupiah akhir-akhir ini dapat memperlebar ketimpangan sosial di masyarakat. Mukari menilai, pelemahan nilai tukar Rupiah bukan hanya persoalan ekonomi makro, namun juga merupakan persoalan sosial.
Mukari menyampaikan, ketika Rupiah melemah, tekanan tidak hanya dirasakan oleh pasar keuangan, tetapi juga oleh rumah tangga, pekerja, pelaku UMKM, petani, pedagang kecil, dan kelompok miskin kota.
“Data JISDOR Bank Indonesia menunjukkan Rupiah berada di Rp18.141 per Dolar AS pada 9 Juni 2026, setelah beberapa hari sebelumnya bergerak di atas Rp18.000 per Dolar AS,” beber Mukari, Rabu malam (10/06) saat dihubungi.
“Reuters juga melaporkan Rupiah sempat menyentuh Rp18.190 per Dolar AS sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menahan tekanan nilai tukar,” bebernya lagi
Mukari menyampaikan, dalam perspektif sosiologis, pelemahan Rupiah dapat memperlebar ketimpangan sosial, di mana kelompok berpendapatan tetap dan masyarakat bawah menjadi pihak yang paling rentan karena harga barang impor, bahan baku industri, energi, pangan, dan kebutuhan pokok berpotensi naik.
Kenaikan harga ini menurut Mukari, bedampak menekan daya beli, mengubah pola konsumsi keluarga, dan memaksa rumah tangga miskin mengurangi kualitas hidup.
“Mereka dapat menunda pendidikan, mengurangi belanja gizi, menahan biaya kesehatan, atau menambah jam kerja informal,” ujar dia.
Mukari menambahkan, pelemahan Rupiah juga dapat menimbulkan keresahan sosial. Ketika harga naik tetapi pendapatan tidak ikut naik, masyarakat merasa tidak aman secara ekonomi.
Dalam kondisi seperti ini, sambung dia, muncul rasa cemas, ketidakpercayaan terhadap kebijakan publik, dan potensi konflik sosial di tingkat keluarga, komunitas, maupun tempat kerja.
“Tekanan ekonomi dapat memicu kriminalitas kecil, utang konsumtif, konflik rumah tangga, serta meningkatnya beban perempuan dalam mengelola ekonomi keluarga,” ungkapnya.
Masih menurutnya, atas kondisi tersebut, dari sisi kelas sosial, kelompok menengah bawah paling mudah terdorong turun kelas. Mereka tidak selalu masuk kategori miskin, tetapi sangat rentan ketika biaya hidup meningkat.
“Sementara itu, kelompok ekonomi kuat masih memiliki aset, tabungan, atau akses investasi yang lebih aman. Akibatnya, pelemahan Rupiah dapat mempertegas jarak sosial antara kelompok yang mampu bertahan dan kelompok yang harus mengorbankan kebutuhan dasar,” papar Mukari.
Selain itu imbuh dia, bagi pelaku UMKM, pelemahan Rupiah dapat menaikkan biaya produksi, terutama jika bahan baku bergantung pada impor.
“Pedagang kecil dapat menghadapi pilihan sulit. Menaikkan harga dan kehilangan pembeli, atau menahan harga tetapi mengurangi keuntungan,” ulasnya.
Situasi ini menurutnya, dapat melemahkan ekonomi komunitas karena UMKM selama ini menjadi ruang kerja, ruang solidaritas, dan sumber penghidupan banyak keluarga.
Lebih lanjut ungkap dia, pelemahan Rupiah perlu dibaca sebagai ujian ketahanan sosial dan pemerintah tidak cukup hanya menjaga stabilitas kurs melalui instrumen moneter, namun pemerintah juga perlu melindungi kelompok rentan melalui stabilisasi harga pangan, penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran, perlindungan UMKM, penciptaan kerja layak, dan komunikasi publik yang jujur.
“Stabilitas ekonomi hanya bermakna jika masyarakat tetap mampu hidup layak, bekerja dengan aman, dan percaya bahwa negara hadir melindungi mereka,” pungkas Mukari. [rif.kt]
