Pemerintah kota bersama warga memastikan kondisi saluran irigasi untuk pertanian dalam kondisi baik menyusul puncak kemarau 2026 yang diprediksi terjadi pada akhir Juni hingga September. foto: Anas/Bhirawa
Kota Batu, Bhirawa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu menyusun strategi dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai pada bulan Juli mendatang. Mereka melakukan sejumlah mitigasi untuk meminimalkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu juga dilakukan sejumlah persiapan sebagai antisipasi agar masyarakat tidak terlalu terdampak ketika terjadi kekeringan.
Ada tiga upaya utama yang saat ini sedang dijalankan oleh BPBD Kota Batu untuk meminimalisir dampak kemarau. Hal ini difokuskan pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan juga mengatasi dampak sosial saat kekeringan terjadi.
“Sejumlah langkah antisipasi telah kita siapkan untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan maupun dampak kekeringan yang berpotensi muncul selama puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada akhir Juli hingga September mendatang,” ujar Gatot Noegroho, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan bahwa saat ini BPBD telah menyusun dokumen rencana kontinjensi sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini mereka fokus melakukan pengawasan di kawasan Gunung Arjuno-Welirang. Karena selama ini kawasan ini menjadi salah satu wilayah rawan dan sering terjadi karhutla.
Dan di dalam area kawasan ini, BPBD mengidentifikasi dan melakukan pemetaan titik- titik yang memiliki status berisiko tinggi. Area pengawasan kali mengalami perluasan dibandingkan dengan pengawasan musim kemarau pada tahun sebelumnya.
“Sebelumnya fokus pengawasan lebih banyak dilakukan di kawasan Bumiaji yang berbatasan dengan kawasan Gunung Arjuno. Kali ini area pemetaan kita perluas hingga kawasan Oro-Oro Ombo dan lereng Gunung Panderman,” jelas Gatot.
Selanjutnya, BPBD juga membuat penanganan status siaga darurat bencana kemarau dan kekeringan tahun 2026. Hal ini akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.
Dalam hal kekeringan, sektor yang memiliki kerawanan terganggu adalah lahan pertanian milik warga. Di sektor ini, wilayah Kecamatan Junrejo menjadi salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena di kecamatan ini banyak terdapat lahan pertanian yang akan terancam kekurangan persediaan air saat musim kemarau berlangsung.
Untuk itu BPBD memastikan keberadaan saluran irigasi pertanian di kawasan ini dalam kondisi baik. Selain itu mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif memantau titik- titik rawan kekeringan maupun karhutla. Warga juga bisa mencermati informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber resmi seperti BMKG dan BPBD.
Apabila menemukan kepulan asap atau indikasi karhutla, warga diminta segera melaporkannya agar penanganan cepat bisa segera dilakukan.
“Jika masyarakat melihat adanya titik api atau asap, segera laporkan supaya bisa segera kami tindak lanjuti. Penanganan dini menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas,” imbau Gatot.
Dalam catatan BPBD, sebagian besar kejadian karhutla selama ini dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah yang tidak diawasi, hingga kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di area yang dipenuhi daun dan ranting kering.
“Kalau untuk faktor alam sebenarnya relatif kecil. Yang paling sering terjadi adalah akibat aktivitas manusia. Sedangkan faktor alam biasanya hanya dipicu oleh sambaran petir,” tambah Gatot.
Namun demikian warga yang tinggal di daerah rawan tetap siaga dan diimbau menyiapkan peralatan pemadam sederhana. Di antaranya, cangkul, sekop, maupun karung goni basah yang dapat digunakan untuk penanganan awal apabila muncul titik api. [nas.hel].
