Pemprov, Bhirawa
Jawa Timur (Jatim) kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrem di Jatim berhasil turun signifikan menjadi 0,29 persen, dari 0,59 persen pada tahun 2024.
Penurunan hampir 50 persen dalam satu tahun tersebut menunjukkan semakin efektifnya pembangunan dan program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.
“Penurunan kemiskinan ekstrem ini merupakan hasil kerja bersama yang harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri,” katanya.
Salah satu program yang berkontribusi terhadap capaian tersebut adalah Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem yang menjadi program prioritas Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim. Program ini menyasar kepala keluarga atau tulang punggung keluarga yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau kategori miskin ekstrem.
Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa modal usaha senilai Rp1,5 juta untuk mendukung pengembangan usaha produktif penerima manfaat. Program ini juga dilengkapi dengan pendampingan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
“Bantuan sosial kemiskinan ekstrem dirancang tidak hanya sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat mandiri dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui program tersebut, penerima manfaat didorong untuk membangun dan mengembangkan usaha sesuai potensi yang dimiliki.
Sepanjang tahun 2023 hingga 2025, Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem telah menjangkau 55.366 penerima manfaat di berbagai kabupaten dan kota di Jatim. Pada tahun 2023, program ini menyasar 15.374 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota. Kemudian pada tahun 2024 menjangkau 13.693 penerima manfaat di 19 kabupaten/kota.
Jumlah penerima manfaat meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 26.299 orang yang tersebar di 36 kabupaten/kota. Peningkatan cakupan tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan intervensi Pemprov Jatim dalam mendukung masyarakat miskin ekstrem untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui usaha produktif.
Melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, Pemprov Jatim melanjutkan Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2026 dengan sasaran 10 ribu penerima manfaat. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memperkuat hasil yang telah dicapai sekaligus mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah.
Selain Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem, sejumlah program perlindungan sosial prioritas lainnya juga turut menjadi pengungkit turunnya angka kemiskinan ekstrem di Jatim. Salah satunya melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (KIP Jawara) yang difokuskan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat rentan melalui pengembangan usaha produktif.
Program KIP Jawara terdiri atas tiga komponen, yakni KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara, KIP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawara, dan KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara.
Melalui program tersebut, setiap penerima manfaat memperoleh bantuan modal usaha senilai Rp 3 juta sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Di tahun 2025, ada 12.500 penerima manfaat di wilayah Jatim yang telah merasakn langsung dampak dari bantuan KIP Jawara.
Intervensi perlindungan sosial juga diperkuat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang menyasar lanjut usia berusia di atas 70 tahun yang tinggal dalam keluarga penerima PKH Reguler. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta per tahun yang disalurkan dalam empat tahap. Pada tahun 2025, sebanyak 61 ribu lansia di berbagai wilayah Jatim telah merasakan manfaat dari program tersebut.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas berat untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp 3,6 juta per tahun yang dicairkan dalam empat tahap. Tercatat, pada tahun 2025, bantuan ASPD telah menjangkau 4.000 penerima manfaat di seluruh wilayah Jatim.
Novi menegaskan, berbagai program perlindungan sosial tersebut dirancang saling melengkapi untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat rentan sekaligus mendorong kemandirian penerima manfaat secara berkelanjutan.
“Kami akan terus memperkuat intervensi dan pendampingan agar semakin banyak keluarga yang mampu keluar dari kemiskinan ekstrem dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan,” terangnya.
Dengan berbagai program perlindungan sosial yang saling terintegrasi, mulai dari bantuan modal usaha, dukungan bagi lansia, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Jatim diharapkan semakin efektif dan mampu mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. [rac.gat]
