DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh program normalisasi Afvour Macanan Daerah Irigasi Merakurak agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Tuban.
Komitmen tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat menghadiri Konsultasi Publik kegiatan normalisasi Afvour Macanan yang digelar di Balai Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Komisi D DPRD Jatim, Bakorwil II Bojonegoro, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas PUPR Kabupaten Tuban, Forkopimcam Merakurak, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga warga dari desa terdampak.
Dalam sambutannya, politikus Partai Demokrat asal Dapil Bojonegoro-Tuban itu menegaskan bahwa kehadiran DPRD Jatim bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sepanjang aliran Afvour Macanan.
“Kehadiran kami hari ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini adalah bentuk komitmen nyata DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan suara dan hak warga di sepanjang aliran Afvour Macanan benar-benar didengar dan diakomodasi,” tegas Sri Wahyuni.
Ia mengatakan, persoalan pendangkalan dan penyempitan saluran irigasi selama ini telah memicu berbagai masalah, mulai dari genangan saat musim hujan hingga terganggunya distribusi air ke area persawahan warga.
Karena itu, menurutnya, proyek normalisasi Daerah Irigasi Merakurak yang mencakup Desa Tuwiri Wetan, Desa Sambonggede, dan Desa Sumber menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
“Kita semua merasakan dampaknya ketika saluran air mendangkal dan menyempit. Tidak hanya menimbulkan genangan saat hujan, tetapi juga memengaruhi pengairan sawah masyarakat. Maka normalisasi ini menjadi langkah penting demi menjaga produktivitas pertanian dan keselamatan lingkungan,” ujarnya.
Sri Wahyuni menjelaskan, proyek normalisasi yang dilaksanakan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur melalui Tahun Anggaran 2026 itu akan mencakup saluran sepanjang kurang lebih 4 kilometer dengan lebar sekitar 8 hingga 10 meter.
Estimasi volume pengerjaan mencapai 15 ribu meter persegi dengan durasi pekerjaan sekitar empat bulan menggunakan satu unit excavator amphibie.
Menurutnya, proyek tersebut tidak boleh dipandang sekadar pengerukan saluran semata, melainkan bagian dari strategi memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
“Saluran irigasi memiliki peran vital bagi masyarakat. Ketika aliran air lancar, sawah bisa produktif, hasil panen meningkat, dan ekonomi warga ikut bergerak. Karena itu kami ingin proyek ini benar-benar memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa selama proses pengerjaan terdapat sejumlah hal krusial yang harus dikawal bersama, mulai dari akses alat berat, penataan hasil galian, hingga mitigasi dampak terhadap aktivitas pertanian dan kehidupan warga sehari-hari.
“Dalam empat bulan pengerjaan ke depan, kita harus memastikan seluruh proses berjalan baik. Penataan hasil galian jangan sampai mengganggu lahan produktif warga, begitu juga akses alat berat harus diatur agar tidak menghambat aktivitas masyarakat,” ucapnya.
Sri Wahyuni turut mengapresiasi rencana pemanfaatan hasil galian yang akan dijadikan tanggul di sepanjang area saluran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk efisiensi sekaligus solusi untuk memperkuat perlindungan kawasan sekitar dari potensi luapan air.
“Pemanfaatan hasil galian menjadi tanggul merupakan langkah positif. Selain memperkuat struktur di sekitar saluran, juga membantu mengurangi potensi dampak lingkungan. Yang penting, kualitas pengerjaan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dalam forum konsultasi publik tersebut, Sri Wahyuni juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kekhawatiran terkait proyek normalisasi sebelum pekerjaan dimulai.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Normalisasi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kemaslahatan bersama. Maka forum konsultasi publik ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar semua persoalan di lapangan bisa dicari solusinya sejak awal,” ungkapnya.
Ia berharap proyek normalisasi Afvour Macanan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap sedimentasi dan persoalan banjir yang selama ini terjadi di wilayah Merakurak dan sekitarnya.
“Kami di DPRD Jawa Timur akan terus mengawal agar anggaran Tahun 2026 ini tereksekusi secara transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Harapannya, setelah normalisasi selesai, fungsi irigasi semakin optimal, kawasan lebih aman dari banjir, dan produktivitas pertanian masyarakat Tuban terus meningkat,” pungkasnya. [geh.kt]
