Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur mendorong pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (DPD Ikaperjasi) Jawa Timur untuk menekan angka pengangguran terbuka .
Menurut Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan DPD Ikaperjasi Jatim 2026 di Ruang Wawasan Kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin (18/5).
Sigit menjelaskan, Jatim belum memiliki kepengurusan DPD Ikaperjasi yang sah karena berbagai kendala operasional. Oleh karena itu, ia meminta Direktorat Bina Pengantar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan DPP Ikaperjasi memberikan pendampingan langsung.
Untuk itulah, Kepala Disnakertrans Jatim menambahkan, pihaknya menargetkan struktur kepengurusan di tingkat provinsi dapat terbentuk dalam waktu dekat demi mengoptimalkan peran profesi ini.
Sigit juga mengatakan, pejabat fungsional pengantar kerja memegang posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan ketenagakerjaan. Petugas ini bertugas menjembatani pencari kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
”Di era transformasi digital, mereka juga wajib memosisikan diri sebagai konselor, mediator, sekaligus motivator untuk menghadapi perubahan kompetensi pasar,” katanya.
Disnakertrans Jatim mencatat saat ini terdapat 145 pejabat fungsional pengantar kerja yang tersebar di wilayah Jawa Timur, dengan rincian Disnakertrans Jatim yakni 16 orang (12 di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, empat di UPT Pelayanan serta Perlindungan Tenaga Kerja).
Kemudian juga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebanyak empat orang (dua di Sidoarjo, dua di Banyuwangi), BP3MI Jawa Timur sebanyak 23 orang, dan Disnaker Kabupaten/Kota sebanyak 102 orang (tersebar di 37 daerah).
Dari seluruh wilayah di Jawa Timur, Sigit mengungkapkan hanya Dinas Ketenagakerjaan Kota Mojokerto yang sampai saat ini belum memiliki pejabat fungsional pengantar kerja.
Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Soman Wisnu Darma, turut menghadiri forum koordinasi ini bersama sejumlah kepala dinas dari kabupaten/kota, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
Melalui forum ini, Pemprov Jatim menegaskan komitmen untuk memfasilitasi pengembangan sistem informasi pasar kerja dan memperluas kolaborasi dengan dunia industri. [rac.fen]
