Dialektika demokrasi, “Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026” di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (13/5/2026).
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Di tengah pelaksanaan ibadah haji 2026 yang mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi, perhatian terhadap keselamatan dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia terus menjadi sorotan. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal selama berada di Tanah Suci.
Namun, alasan kesehatan menjadi prioritas, sehingga calon jemaah haji (Calhaj) Lansia yang memiiliki berbagai jenis penyakit dan tidak memungkinkan mampu melaksanakan rangkaian ibadah fisik selama di Makkah, maka aturan Arab Saudi minta dibatalkan atau ditunda.
“Jadi, tidak bisa lagi beralasan karena sudah nabung dan nunggu selama belasan bahkan puluhan tahun, lalu tetap harus diberangkatkan. Tidak boleh karena dianggap sama saja mengantarkan jenazah ke Arab Saudi,” jelas Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah M.Noer Alya Fitra.
Hal itu disampaikan M. Noer dalam dialektika demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, bertema, “Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026”. Dengan pembicara anggota Komisi VIII DPR RI – H.Aprozi Alam. Pengamat Haji dan Umrah Ade Marpudin, Wamenhaj RI Dahnil Anjar, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Aprozi Alam, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi jemaah haji Indonesia yang berada di Makkah maupun Madinah. Menurutnya, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait.
“DPR berkomitmen menjaga keselamatan dan pelayanan kepada jemaah Indonesia yang berada di Arab Saudi, baik di Makkah maupun di Madinah pada diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan Jemaah dan Keamanan Pelaksanaan Haji 2026,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Aprozi, akan terus mengawal kinerja Kementerian Haji dan Umrah RI dalam memastikan pelayanan terhadap jemaah berjalan sesuai standar, terutama terkait aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah.
Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan sudah lebih dari 148.000 jamaah haji dari Indonesia yang tiba di tanah Arab Saudi. Pemerintah akan terus dan pada tahun ini semaksimalkan mungkin jemaah haji bisa beribadah dengan baik agar menjadi haji yang mabrur.
“Kami akan terus mempersiapkan puncak Haji mulai tanggal 26 Mei hingga awal Juni 2026 di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Kemenhaj sudah siapkan 1600 bus dan 42 an klinik. InsyaAllah para jemaah akan selamat sampai pulang ke tanah air,” ungkapnya.
M.Noer Alya Fitra lebih lanjut mengatakan, bahwa alasan kesehatan menjadi prioritas, karena sekarang Arab Saudi juga diawasi oleh badan kesehatan dunia atau WHO. Karena itu, Kemenhaj harus ikuti aturan Arab Saudi.
“Untuk kesehatan ini jangan sampai kontraproduktif dengan Arab Saudi. Untuk pesawat pun penumpangnya tidak boleh lebih dari 30% yang Resti (resiko tinggi) akibat penyakit. Apalagi kritis, maka pilotnya.kalau tahu pasti akan mendarat darurat di bandara terdekat,” jelasnya.
Untuk itu, Ade Marfudin mengusulkan guna memgantisipasi lansia gagal berangkat haji, ada inisiatif dari Kemenhaj, mereka di-umrah wajibkan dulu, agar tidak kecewa berat kalau nanti ternyata ada pembatalan pemberangkatan haji dengan alasan kesehatan.
“Untuk menilai lebih baik atau tidak pelaksanaan haji tahun ini dibanding sebelummya, tentu tidak bisa dinilai sekarang. Nanti setelah Armuzna baru bisa disampaikan. Kalau sekarang, baru setengahnya dari pelaksanaan haji ini,” tambahnya. [ira.hel].
