Kabupaten Malang, Bhirawa
Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan ruas jalan Gondanglegi-Bantur-Balekambang diproyeksikan akan selesai pada akhir tahun 2026. Penyelesaian infrastruktur ini diyakini akan meningkatkan aksesibilitas dan mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Malang Selatan secara signifikan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menyatakan bahwa jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat ini menjadi kunci utama pembukaan akses ke berbagai destinasi wisata pantai yang selama ini menjadi favorit.
“Jalan ini tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga mempermudah masyarakat menjual hasil usaha, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Infrastruktur konektivitas ini sangat penting untuk menunjang produksi dan ekonomi daerah,” ujar Firmando, Senin (21/4).
Berdasarkan data Disparbud, kunjungan wisatawan ke Malang Selatan pada tahun 2025 tercatat mencapai 1,5 juta orang. Dengan selesainya jalan utama tersebut, angka ini diperkirakan akan meningkat tajam dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apalagi, ke depannya pembangunan jalan ini juga akan terintegrasi dengan proyek lain seperti Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen.
“Jika semua infrastruktur ini terhubung, dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Perekonomian dan pertumbuhan ekonomi desa pasti akan meningkat. Oleh karena itu, proyek ini harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Di tengah optimisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang juga mulai mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Salah satu perhatian utama adalah masalah pengelolaan lingkungan, khususnya sampah, seiring bertambahnya jumlah wisatawan.
“Ini menjadi catatan penting. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadikan penanganan sampah, terutama di area pesisir, sebagai prioritas,” jelas Firmando.
Saat ini, pihaknya sedang menyusun skema kolaborasi lintas sektor. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan milik pemerintah untuk tempat pengelolaan sampah.
“Untuk mengatasi hal ini, kami mencoba melakukan pendekatan melalui Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) guna mencari lokasi yang strategis dan sesuai,” pungkasnya. [cyn.kt]
