Saya menulis surat ini sebagai respon atas kegaduhan nasional terkait rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pick-up dan truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang didatangkan dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sebagai warga negara yang mendukung penguatan ekonomi pedesaan, saya justru miris melihat ironi yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah berteriak soal kemandirian ekonomi, namun di sisi lain, triliunan rupiah uang negara justru diserahkan untuk membeli kendaraan impor di saat industri otomotif lokal sedang berjuang.
Polemik ini semakin runyam dengan adanya klaim bahwa pengadaan 105.000 unit kendaraan (Mahindra dan Tata Motors) senilai Rp24,66 triliun ini mendesak untuk mempercepat distribusi produk desa. Namun, pertanyaannya adalah: seberapa transparan penunjukan langsung ini?
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyoroti ketertutupan informasi pengadaan oleh Agrinas. Sangat disayangkan jika program ambisius untuk petani dan nelayan ini justru berpotensi menjadi ajang pemburuan rente dan mengabaikan kemampuan produsen dalam negeri, seperti yang disuarakan oleh Kadin dan DPR.
Jika alasannya adalah kecepatan dan jumlah unit, seharusnya pemerintah merangkul produsen otomotif nasional yang sudah mapan untuk merancang skema produksi bersama. Membeli produk impor dalam jumlah fantastis-yang setara dengan total penjualan pick-up nasional setahun-adalah tamparan bagi insinyur dan buruh otomotif Indonesia.
Anggaran Rp24,66 triliun tersebut seharusnya bisa memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar jika dibelanjakan di dalam negeri.Kami mendesak pemerintah untuk menunda atau bahkan membatalkan impor tersebut, serta membuka transparansi proses pengadaannya. Program Koperasi Merah Putih harus benar-benar diisi dengan semangat “Merah Putih”, bukan diisi dengan barang impor.
Ahmad Syaroni
Sedati, Sidoarjo
