Kota Batu, Bhirawa
Dalam penyusunan rencana pembangunan kota, Pemkot Batu berupaya menyerap usulan yang bersifat keluhan maupun masukan dari masyarakat.
Sedikitnya, ada 150 usulan masyarakat yang dihimpun melalui tahapan partisipatif. Langkah ini diambil agar realisasi pembangunan bisa lebih memberikan manfaat bagi warga kota ini.
Adapun tahapan partisipatif dalam memberikan usulan program pembangunan dimulai dari tingkat RW, rembuk desa, Musrenbang kecamatan, hingga pembahasan pokok pikiran DPRD.
“Dari jumlah tersebut, usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Bumiaji sebanyak 66 usulan, disusul Kecamatan Batu dan Junrejo masing-masing 42 usulan,” ujar Nurochman, Wali Kota Batu, Selasa (24/3).
Ia menjelaskan bahwa mayoritas aspirasi masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti, drainase, jalan lingkungan, dan jembatan penghubung antar wilayah. Dan sebagai Wali Kota, pria yang biasa disapa Cak Nur ini menekankan bahwa pembangunan Kota Batu harus terus naik kelas.
Artinya, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan pemberdayaan ekonomi warga.
“Pembangunan harus naik kelas, bagaimana kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Realitas fiskal juga membutuhkan prioritas yang akurat, sehingga tidak semua usulan dapat dilaksanakan secara bersamaan,” jelas Cak Nur.
Dengan adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif maka pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah, dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
Dan semua usualan partisipatif dari warga untuk pelaksanaan pembangunan tahin 2027 tersebut telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2027.
Musrenbang RKPD 2027 telah menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan. Dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah maka program yang direncanakan bisa lebih tepat sasaran.
“Forum Musrenbang adalah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Seluruh usulan harus kita integrasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” jelas Cak Nur.
Diketahui, dalam memperkuat perencanaan partisipatif, Pemkot Batu telah menyelenggarakan Musrenbang RKPD 2027 pada 16 Maret 2026.
Dalam kegiatan Musrenbang kali ini mengusung tema Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah. [nas.dre]
