Tulungagung, Bhirawa
Belum genap tiga bulan menerima SK pengangkatan, sebanyak 18 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemkab Tulungagung mengundurkan diri. Dari 18 PPPK paruh Waktu itu, tiga di antaranya mengundurkan diri karena meninggal dunia.
Pj Sekda Tulungagung, Soeroto, Rabu (11/3), mengungkapkan 18 PPPK Paruh Waktu yang mengungdurkan diri berasal dari sejumlah OPD di lingkup Pemkab Tulungagung. “Yang terbanyak dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Ia menyebut jumlah PPPK Paruh Waktu di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang mengundurkan diri sebanyak tujuh orang. Kemudian disusul dari RSUD dr Iskak Tulungagung sebanyak lima orang.
“Yang lima PPPK Paruh Waktu dari RSUD dr Iskak, tiga orang mengundurkan diri dan dua orang lainnya meninggal dunia,” paparnya.
Secara rinci menurut Soeroto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung ini, PPPK Paruh Waktu yang mengundurkan diri dari Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebanyak satu orang, Dinas Kesehatan (satu orang), RSUD dr Iskak Tulungagung (tiga orang).
Kemudian , Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung (tujuh orang), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung (satu orang) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung (dua orang).
Sedang yang meninggal dunia, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sebanyak satu orang dan dari RSUD dr Iskak Tulungagung sejumlah dua orang.
Suroto tidak menjelaskan mengapa 15 PPPK Paruh Waktu sampai mengundurkan diri. “Tidak ada keterangan. Mereka mengundurkan diri saja,” timpalnya.
Namun demikian, mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung ini membeberkan jika posisi PPPK Paruh Waktu yang telah mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak akan ada penggantinya. Artinya, tidak akan ada perekrutan PPPK Paruh Waktu yang baru sebagai penganti mereka.
“Jadi tidak akan ada perekrutan tenaga PPPK Paruh Waktu baru. Posisi PPPK Paruh Waktu yang ditinggal mengundurkan diri tidak akan diisi orang baru,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan guru PPPK Paruh Waktu pada bulan lalu sempat mendatangi Kantor DPRD Tulungagung dan melakukan doa bersama. Perwakilan mereka yang beraudiensi dengan pimpinan dewan mengutarakan jika kesejahteraannya bukannya meningkat setelah mendapat SK PPPK Paruh Waktu, tetapi justru sebaliknya.
Mereka kini hanya menerima gaji sebesar Rp 350 ribu saja. Gaji yang minim itu menurut mereka ketika dibawa pulang sangat tidak layak untuk hidup bersama keluarganya.
BKPSDM Kabupaten Tulungagung mencatat jumlah PPPK Paruh Waktu yang mendapat SK pengangkatan dan diserahkan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada tanggal 31 Desember 2025 lalu sebanyak 5.415 orang.
Mereka terbagi dari tenaga teknis sejumlah 2.885 orang, kemudian guru sebanyak 1.628 orang dan 902 orang dari tenaga kesehatan. [wed.gat]
