Pemprov, Bhirawa
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur menyiagakan skema perlindungan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), tercatat 14 PMI asal Jatim berada di wilayah terdampak langsung, yakni 13 orang di Yordania dan 1 orang di Lebanon.
Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mencatat adanya penempatan PMI legal ke Israel maupun Iran dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, BP3MI mewaspadai keberadaan PMI non-prosedural yang tidak terdata dalam sistem resmi.
“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Meskipun penempatan ke negara-negara konflik tersebut tergolong jarang, kami tetap menyiapkan langkah mitigasi untuk PMI yang terdaftar maupun yang tidak terdata resmi melalui kanal pengaduan 24 jam,” ujarnya di Surabaya, Rabu (4/3).
Untuk memperkuat koordinasi, BP2MI melalui Dirjen Pelindungan telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik. Tim ini melakukan pendataan PMI secara real-time untuk memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun infrastruktur telekomunikasi di negara tujuan mengalami gangguan.
BP3MI juga menjamin pengurusan hak-hak PMI, seperti gaji dan asuransi, tetap menjadi prioritas melalui sinergi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Terkait skema evakuasi, BP3MI Jawa Timur telah menyiapkan Bandara Juanda sebagai titik repatriasi utama. Pemerintah akan memfasilitasi kepulangan PMI hingga ke daerah asal menggunakan transportasi darat jika terjadi pemulangan massal via Jakarta.
Selain itu, BP3MI menggandeng Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan rehabilitasi fisik maupun psikologis bagi PMI yang terdampak trauma perang.
“Perwakilan RI di sana sudah menyiapkan safe house atau shelter di dalam kompleks KBRI/KJRI untuk melindungi WNI secara fisik dan psikis. Kami meminta seluruh PMI dan keluarganya tetap tenang dan mengikuti instruksi resmi dari Kemlu,” tambahnya.
Di sisi lain, BP2MI menegaskan kembali berlakunya moratorium penempatan PMI sektor perseorangan ke Timur Tengah sesuai Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, juga telah menyiapkan opsi penghentian sementara (moratorium total) keberangkatan ke wilayah berisiko tinggi sebagai langkah preventif guna menjamin keselamatan warga negara di luar negeri. [rac.gat]
