Surabaya Bhirawa — Upaya memperkuat gerakan koperasi di Jawa Timur mendapat dorongan nyata lewat peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kerja sama strategis antar-pemangku kepentingan.
Dalam Rapat Koordinasi Sinergi Pemerintah dan Dekopinwil Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Harris Hotel Gubeng, Selasa (9/6/2026) malam, dibahas langkah-langkah konkret untuk mendorong koperasi agar lebih mandiri dan berdaya saing.
Mencetak kader Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) ada sejumlah 185 Sumber Daya Manusia (SDM).
“Artinya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Jatim telah siap jika musti melakukan pendampingan dan operasional langsung di lapangan,” ujar Selamet Susanto, Pimpinan Dekopinwil Jatim dalam acara tersebut.
Pernyataan ini memperlihatkan kesiapan organisasi untuk memperluas jangkauan pendampingan ke level desa, sehingga program-program pembinaan dapat langsung menyentuh pelaku koperasi di akar rumput.
Peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama. Beberapa kegiatan juga dilakukan untuk meningkatkan SDM Koperasi, diantaranya jaring mitra bisnis yang didalamnya terdapat pelatihan peningkatan SDM secara rutin.
Langkah ini tidak hanya menambah keterampilan pengelola koperasi, tetapi juga membuka akses pasar dan jejaring usaha yang selama ini menjadi kendala bagi banyak unit usaha koperasi.
Momentum pertemuan itu dimanfaatkan untuk menandatangani serangkaian nota kesepahaman yang memperkuat tata kelola dan akses kemitraan koperasi di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, dilakukan Penandatanganan lima MOU Dekopindo dengan Pemprov Jatim, Permusyawaratan Desa, MOU dengan Forum Komunikasi Kepala Desa Seluruh Jatim, MOU dengan mitra Koperasi yaitu Korea Trade and Investment Promotion Agency (Kotra) dan yang terakhir adalah MOU untuk penerapan Aplikasi Berbasis Monitoring yang nantinya digunakan sebagai alat sistematis bagi seluruh Koperasi di Jatim.
Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kotra, membuka peluang pemasaran dan transfer teknologi yang dapat membantu koperasi lokal meningkatkan kualitas produk untuk pasar ekspor maupun pasar domestik yang lebih luas.
Sementara itu, MOU penerapan aplikasi monitoring diharapkan menjadi terobosan administratif: memudahkan pelaporan, memantau kinerja, dan mengukur dampak program secara real time untuk seluruh koperasi di provinsi ini.
Pada sisi produksi dan pemasaran, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Ir. Priskhianto menyoroti pentingnya pemberdayaan anggota agar mampu menghasilkan produk sendiri.
“Jika Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendorong masyarakat dapat memproduksi produk sendiri yang nantinya dijual di gerai-gerai KDKMP. Maka dari itu, saat ini Dekopindo sangat konsen dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dengan menggalakkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan produk yang dikembangkan Koperasi,” ujar dia.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi strategi ganda: menguatkan kapabilitas produksi sekaligus menciptakan saluran pemasaran terorganisir melalui gerai koperasi. Model ini berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses konsumen, dan menumbuhkan ekonomi komunitas di desa-desa.
Meski memperoleh dorongan kebijakan dan kemitraan, keberhasilan program bergantung pada implementasi di lapangan. Ketersediaan 185 kader Lapenkop menjadi modal penting, namun mereka perlu dukungan berkelanjutan berupa sumber pendanaan, pelatihan lanjutan, dan koordinasi yang terpadu antar-instansi terkait. Aplikasi monitoring yang dijanjikan juga harus dirancang ramah pengguna bagi pengurus koperasi desa yang belum familiar teknologi digital.
Langkah-langkah yang diambil oleh Dekopinwil Jatim dan mitra memperlihatkan komitmen untuk mentransformasikan koperasi dari sekadar lembaga simpan-pinjam menjadi pelaku ekonomi produktif. Jika sinergi antara pelatihan SDM, kemitraan bisnis, dan digitalisasi sistem berjalan konsisten, koperasi di Jawa Timur berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat.
Perlu diketahui, dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi RI, Faridah Farichah, Wakil Gubernur, Emil Dardak, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa, Anik maslachah, Komisi D FPRD Jatim dan MHD Aftabuddin Rijaluzzaman, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. [aya.kt]
