- Oleh Abdul Hakim
“Indonesia, melalui suara negara dan ormasnya, memiliki kesempatan menunjukkan bahwa jalan lain selalu ada”
Mataram, Bhirawa
Di tengah gema ledakan yang membelah langit Teheran, gema lain terdengar dari dalam negeri. Ia bukan suara rudal, melainkan suara moral.
Ketika serangan militer Amerika Serikat dan Israel menghantam Iran pada akhir Februari 2026 dan menewaskan ratusan orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, kecaman keras datang dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Sikap keduanya bukan sekadar reaksi emosional. Ia merefleksikan kegelisahan atas tatanan dunia yang kian rapuh. Data menyebutkan sedikitnya 555 orang tewas akibat serangan udara gabungan tersebut.
Serangan menyasar lebih dari 2.000 target, termasuk kawasan permukiman. Eskalasi kemudian meluas ketika Iran membalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Di Indonesia, respons itu dibaca bukan hanya sebagai konflik geopolitik, tetapi juga sebagai ujian bagi nilai kemanusiaan dan hukum internasional.
NU menyebut serangan tersebut brutal dan berpotensi memicu konflik global yang tak terkendali. Muhammadiyah menilainya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Dalam konteks bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai fondasi, kecaman itu memuat pesan yang lebih dalam. Ia bukan sekadar keberpihakan pada satu negara, melainkan penegasan bahwa kekerasan bukan jalan penyelesaian.
Moral keagamaan
Selama ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kerap dipandang sebagai jangkar moderasi Islam di Indonesia. Dalam berbagai isu kemanusiaan global, termasuk konflik Palestina, keduanya hampir selalu hadir dengan suara yang tegas namun terukur.
Ketika eskalasi terjadi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sikap dua organisasi ini kembali menjadi sorotan, meski kali ini dimensinya terasa lebih kompleks.
Pertama adalah soal kemanusiaan. Ratusan korban jiwa, termasuk warga sipil, memunculkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas penggunaan kekuatan dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional.
Dalam situasi seperti itu, suara organisasi kemasyarakatan keagamaan menjadi penting sebagai pengingat bahwa perang bukan sekadar soal strategi dan geopolitik, melainkan tragedi kemanusiaan dengan konsekuensi sosial yang panjang.
Dimensi kedua menyangkut stabilitas global. Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak global melintasi jalur tersebut.
Ketika akses terganggu, dampaknya tidak berhenti di kawasan Teluk, tetapi merambat ke harga energi, inflasi, hingga kebutuhan pokok di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam lanskap ekonomi yang saling terhubung, konflik regional dapat berubah menjadi guncangan global dalam hitungan hari.
Dimensi ketiga bersifat langsung dan konkret bagi Indonesia. Data Kedutaan Besar RI di Teheran mencatat 329 warga negara Indonesia berada di Iran. Pada saat yang sama, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus menunjukkan sekitar 58.873 jamaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
Penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan memperlihatkan betapa konflik yang tampak jauh secara geografis dapat menjelma menjadi persoalan domestik yang mendesak.
Di titik inilah kecaman NU dan Muhammadiyah tidak berdiri sebagai retorika moral semata. Ia tersambung dengan kepentingan nasional. Organisasi keagamaan menyuarakan keprihatinan etis dan kemanusiaan, sementara negara dituntut memastikan perlindungan nyata bagi warganya. Ada jembatan antara nilai dan kebijakan.
Menariknya, kedua organisasi tersebut tidak berhenti pada nada kecaman. Muhammadiyah mendorong langkah konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk menghentikan kekerasan.
NU menyerukan konsolidasi internasional agar tatanan global kembali ditegakkan melalui mekanisme dialog dan hukum internasional. Pesan yang mereka sampaikan bertemu pada satu titik, yakni pentingnya deeskalasi.
Di sinilah letak kekhasannya. Organisasi keagamaan di Indonesia tidak terjebak pada retorika konfrontatif yang memperlebar jurang.
Mereka mengkritik serangan yang dinilai melanggar prinsip kemanusiaan, namun sekaligus mengingatkan agar respons balasan yang berpotensi memperluas konflik bukan menjadi pilihan.
Pendekatan itu mencerminkan watak Islam Indonesia yang menolak ekstremisme dan mengedepankan jalan tengah sebagai fondasi perdamaian.
Peran global
Sikap NU dan Muhammadiyah sejalan dengan konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden RI bahkan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog jika disetujui pihak yang berkonflik.
Namun diplomasi bukan perkara sederhana. Konflik ini melibatkan kepentingan strategis besar, mulai dari isu nuklir hingga rivalitas kawasan. Dalam situasi demikian, posisi Indonesia sebagai negara non blok dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia dapat menjadi modal diplomatik.
Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Indonesia perlu mengintensifkan komunikasi dengan negara negara kunci, memanfaatkan forum multilateral, dan memastikan suara perdamaian terus terdengar. Pada saat yang sama, perlindungan WNI harus menjadi prioritas tanpa kompromi.
Di dalam negeri, krisis ini juga menjadi momentum memperkuat ketahanan nasional. Ketergantungan pada energi impor, kerentanan sektor perjalanan umrah dan haji, serta fluktuasi pasar menunjukkan bahwa gejolak global mudah menjalar ke ruang domestik.
Kebijakan diversifikasi energi, penguatan cadangan strategis, serta penguatan literasi publik terhadap informasi krisis menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Ormas keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga suasana tetap teduh. Di tengah derasnya arus informasi dan potensi polarisasi, NU dan Muhammadiyah dapat menjadi penyangga agar solidaritas tidak berubah menjadi sentimen kebencian.
Edukasi publik tentang pentingnya perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi kontribusi nyata bagi stabilitas nasional.
Kecaman keras terhadap serangan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah pintu masuk menuju refleksi lebih besar tentang bagaimana dunia seharusnya dikelola. Jika setiap konflik dibalas dengan kekuatan yang lebih besar, maka lingkaran kekerasan tak akan pernah putus.
Indonesia, melalui suara negara dan ormasnya, memiliki kesempatan menunjukkan bahwa jalan lain selalu ada. Jalan dialog, jalan diplomasi, jalan kemanusiaan. Tantangannya adalah memastikan suara itu tidak tenggelam oleh dentuman senjata.
Di tengah dunia yang kembali memanas, pertanyaan mendasarnya sederhana. Apakah kita akan membiarkan hukum rimba menguasai tata global, atau tetap memperjuangkan tatanan yang berkeadaban.
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan arah konflik di Timur Tengah, tetapi juga masa depan ketertiban dunia yang selama ini diperjuangkan bersama. [ant.kt]
