Surabaya, Bhirawa
Partai Golkar buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang juga merupakan kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan atas peristiwa tersebut, terlebih terjadi di bulan Ramadan.
“Kami prihatin sekaligus menyesal ada kader yang terkena OTT yang terjadi di bulan Ramadan ini,” kata Sarmuji saat dihubungi Bhirawa, Selasa (3/3).
Ia meminta seluruh kader Golkar yang memegang amanat jabatan publik untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak melanggar hukum.
“Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan, Golkar menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia juga menyebut partainya memiliki lembaga bantuan hukum yang dapat diakses oleh kader apabila dibutuhkan.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” katanya.
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan OTT di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, sejumlah pihak diamankan, termasuk Bupati Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya bupati,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Selasa (3/3) pagi.
Para pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku. [geh.kt]
