Kota Malang, Bhirawa
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali mencapai titik didih. Eskalasi ini diprediksi bukan sekadar guncangan militer sesaat, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional, mulai dari lonjakan harga BBM hingga ancaman inflasi tinggi di Indonesia.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., M.Hub.Int, Ph.D (cand)., mengungkapkan bahwa konflik ini berakar pada masalah keamanan eksistensial. Menurutnya, baik Iran maupun Israel berada dalam posisi saling mengancam keberadaan satu sama lain.
”Dalam konsep keamanan ontologis, kedua negara sulit mencapai rasa aman selama pihak lawan dianggap ancaman utama. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik ini akan terus ada karena sudah level eksistensial,” ujar Dion, Senin (2/3) kemarin.
Dion menyoroti kebuntuan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington sebagai pemantik utama. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di tengah proses diplomasi menunjukkan adanya tekanan keamanan kawasan yang sangat kuat, terutama untuk melindungi sekutu AS di Timur Tengah.
Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi Indonesia adalah penutupan jalur energi strategis di Selat Hormuz. Jalur distribusi minyak paling vital di dunia ini dilaporkan mulai terganggu, yang secara otomatis akan memicu guncangan ekonomi global.
”Jika Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Dampak langsungnya ke Indonesia adalah harga BBM yang pasti naik dalam waktu dekat. Jika BBM naik, harga bahan pokok menyusul, dan inflasi tidak akan terhindarkan,” tegasnya.
Terkait posisi diplomatik, Dion memberikan kritik tajam terhadap langkah pemerintah. Ia menilai tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kurang tepat secara teori resolusi konflik jika pertempuran masih berlangsung.
”Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori tidak rasional menawarkan mediasi,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Dion juga mendorong Indonesia untuk mengevaluasi keanggotaannya dalam forum internasional Board of Peace (BOP). Ia menilai kredibilitas lembaga tersebut runtuh ketika negara pemimpinnya justru melakukan serangan militer di tengah proses negosiasi.
”Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga perdamaian dipimpin negara yang menyerang pihak lain saat negosiasi? Indonesia tidak boleh hanya ikut arus dan harus berani bersikap tegas jika hukum internasional terus diinjak-injak,” pungkas Dion. [mut.kt]
