Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, meminta OPD lingkup Pemkab Tulungagung untuk merealisasikan anggarannya minimal 20 persen di triwulan pertama.
Penyerapan sebesar tersebut dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian lokal dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
“Saya minta APBD benar-benar berperan sebagai instrumen fiscal untuk menopang dan menggerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, saya minta seluruh perangkat daerah, agar dapat merealisasikan anggarannya minimal 20 persen di triwulan I, termasuk anggaran-anggaran yang bersifat bantuan kepada masyarakat yang kurang sejahtera,” ujar Bupati Gatut Sunu saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2027 di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Senin (26/1).
Menurut dia, langkah tersebut sebagai komitmen Pemkab Tulungagung dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan mempertahankan capaian kemiskian ekstrem nol persen.
“Capaian kemiskinan nol persen sudah diwujudkan sejak 2022 lalu,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu menyebut Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 menjadi bagian tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD. Yakni, sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan tahun 2027, seluruh kepala OPD beserta jajarannya agar memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027, sehingga mampu menjawab permasalahan pembangunan, mendukung pencapaian program-program prioritas daerah, dan sekaligus mengawal keberhasilan Program Strategis Nasional,” paparnya.
Ia pun berharap dalam FKP Rancangan Awal RKPD tahun 2027 bisa menjaring aspirasi dari seluruh masyarakat. Termasuk pemberian masukan
terhadap rancangan awal RKPD sesuai dengan keinginan masyarakat dan Tulungagung lebih baik serta lebih maju.
Usai acara, Bupati Gatut Sunu menandaskan kembali terkait program Pemkab Tulungagung pada tahun 2027. Selain meningkatkan daya saing perekonomian berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah, juga Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas.
“Infrastruktur masih menjadi prioritas karena masih menjadi keluhan masyarakar. Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan sampai tahun 2029. Ini PR bagi kami,” tuturnya.
Dalam FKP Rencana Awal RKPD Tahun 2207, pemaparan juga dilakukan oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono dan Pj Sekda Tulungagung, Soeroto. Selain dari Pemprov Jatim, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jatim, Kukuh Tri Sandi. [wed.gat]