Saya menulis surat ini dengan rasa keprihatinan yang mendalam atas maraknya fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Berita terbaru mengenai OTT kepala daerah-termasuk kasus yang melibatkan Wali Kota Madiun dan deretan kasus lainnya di wilayah Jatim sepanjang 2025-seolah menegaskan bahwa korupsi masih tumbuh subur di tingkat daerah.
Sebagai masyarakat Jawa Timur, tentu saja hal ini memalukan. Bagaimana tidak, para pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan publik dan pengelola amanah dana APBD justru terjebak dalam praktik suap proyek dan penyalahgunaan wewenang. Padahal, mereka baru saja atau setidaknya tengah menjalankan roda pemerintahan yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri atau kelompok.
Tingginya angka OTT ini, yang menurut laporan bahkan melibatkan puluhan kepala daerah di Jatim selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi di daerah kita masih sangat lemah. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa politik berbiaya tinggi masih menjadi pemicu utama praktik korupsi, di mana kepala daerah merasa perlu “mengembalikan modal” setelah terpilih.
Akibatnya, masyarakatlah yang dirugikan. Pelayanan publik menjadi terganggu, proyek pembangunan terbengkalai atau berkualitas buruk karena dananya disunat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah merosot tajam.
Saya berharap KPK tidak kendor dalam melakukan penindakan, namun yang lebih penting adalah perbaikan sistem pengawasan dan transparansi anggaran di tingkat pemkab/pemkot.
Partai politik juga harus bertanggung jawab penuh atas kader yang mereka usung agar tidak sekadar menang Pilkada, tapi memiliki integritas.Jika kondisi ini terus dibiarkan, Jawa Timur akan terus disorot karena skandal, bukan karena prestasi.
Hormat saya,
Amanda Alisia
Mahasiswi di Kota Malang
Provinsi Jawa Timur