Pemateri, Yunan saat membedah peningkatan kualitas pelayanan publik yang digagas oleh BPBAP Situbondo, Selasa (23/9). sawawi/bhirawa
Situbondo, Bhirawa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, yang beralamat di raya Pecaron, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP, Selasa (23/9). Acara tersebut diresmikan oleh Kepala BPBAP Situbondo, Ridho Karya Dongoran.
Hadir diantaranya, Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, perwakilan kampus seperti Unars, Universitas Ibrahimy dan STKIP PGRI Situbondo. Selain itu, turut diundang yakni, Kepala SMKN 1 Tapen, SMKN 1 Suboh, SMKS Ibrahimy, Sambaco, media cetak, PPDiS, Kadus Pecaron, penyuluh dan elemen penting yang lain seperti perusahaan benur dan hactery.
Menurut Kepala BPBAP Situbondo, Ridho Karya Dongoran, kegiatan FKP diadakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan internal BPBAP Situbondo. Selain itu, aku Ridho, program itu berjalan melalui jaminan akses informasi yang cepat, ramah, inovatif, efisien dan akuntabel.
“Ya kami memang menggelar Forum Konsultasi Publik tentang peninjauan standar pelayanan publik BPBAP Situbondo tahun 2025. Untuk itu, dalam rangka sosialisasi kami meminta masukan dari berbagai elemen, dan masyarakat luas di Situbondo,” papar Ridho.
Sementara itu Yunan, salah satu pemateri banyak mengupas tentang, program layanan si cantang. “Pengenalan aplikasi si cantang ini merupakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan atau informasi terkaitan layanan yang ada di BPBAP Situbondo. Misalnya contoh pemesanan benih atau lainnya bisa langsung mengakses melalui program aplikasi si cantang ini,” urai Yunan, dihadapan peserta FKP kemarin.
Yunan kembali melanjutkan, layanan si cantang ini berupa semua layanan yang ada BPBAP Situbondo. Misalnya, urai Yunan, layanan yang masih fokus bagi layanan pesanan dan uji laboratorium.
“Termasuk program ZI atau Zona Integritas juga diterapkan di BPBAP Situbondo. ZI ini mengandung arti predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM, melalui reformasi birokrasi, khususnya mengenai pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambah Yunan.
Yunan juga menyinggung pentingnya area pengungkit yang meliputi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM dan akuntabilitas kinerja. “Kami juga membutuhkan area pengungkit berupa pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik,” pungkas Yunan. (awi.hel)