DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua DPRD Jawa Timur, Musafak Rouf, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Muslimat NU ke-XVIII di Jatim Expo.
“Kita menyambut baik arahan Presiden. Dengan kebijakan ini, perjalanan dinas akan berkurang drastis,” ujar Musafak Rouf, Selasa (11/2).
Bahkan, lanjut Musafak, anggaran perjalanan dinas telah dipangkas hingga 50%. Sebelumnya, perjalanan dinas bisa mencapai 20 kali dalam sebulan, kini dibatasi hanya 10 kali.
Selain pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri, DPRD Jatim juga memastikan bahwa tidak ada lagi kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Perizinan untuk kegiatan ini kini diperketat.
“Semua perjalanan ke luar negeri ditiadakan, dan perizinannya pun semakin sulit. Kalau tidak ada izin, ya tidak ada perjalanan,” tegasnya.
Memang sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan telah memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kementerian/lembaga untuk efisiensi anggaran.
Bahkan, kata dia, kalau perlu pejabat dan pegawai kementerian/lembaga tak perlu ke luar negeri selama 5 tahun apabila tidak ada agenda penting.
“Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas,” jelas Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).
Masih terkait dengan kunjungan kerja, Musyafak Rouf juga mengaskan adanya pembattasan peserta kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Jatim.
Dalam setiap kunjungan kerja yang masih diizinkan , ujar legislator PKB ini, jumlah peserta dibatasi maksimal 10 orang. Dengan total 120 anggota DPRD Jatim, kini hanya ada satu kegiatan kunjungan per bulan, itupun jika mendapatkan izin.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi DPRD Jatim, tetapi juga berdampak pada berbagai kegiatan di OPD. Pemangkasan anggaran ini diharapkan dapat mengalihkan alokasi dana ke sektor yang lebih penting dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan efisiensi ini, kita bisa lebih fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi rakyat Jatim,” pungkas Musafak. [geh.gat]