Kota Malang, Bhirawa
Simulasi Pencoblosan Pemilu Kepala Daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Sabtu 16/11 di Islamic Center Kota Setempat. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024. Melibatkan 350 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Kegiatan ini difokuskan untuk memastikan kesiapan teknis dan logistik jelang pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua KPU Kota Malang, Mohammad Toyib, berharap simulasi ini menjadi gambaran, bagi para penyelengaran Pemilu ditingkat PPK dan KPPS. “KPPS di setiap TPS benar-benar memahami tata cara, prosedur, dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara,” ujar Muhammad Toyyib.
enurutnya, simulasi ini juga memperhatikan pelayanan khusus untuk pemilih difabel. Dikatakannya, pemilih difabel harus diprioritaskan saat antre di TPS. “Jika ada tunanetra nanti bisa didampingi dan itu harus orang yang dipercaya atau dari petugas KPPS juga bisa membantu,” katanya.
Dia menambahkan, meskipun secara teknis tidak ada perubahan besar dalam tata cara pemungutan suara dibandingkan dengan Pemilu Februari lalu. Namun, urainya terdapat penyesuaian petunjuk teknis (juknis) pada posisi saksi dan pengawas TPS.
“Saksi dan pengawas TPS harus berada di belakang KPPS 1, 2, dan 3. Di dalam TPS hanya boleh ada tujuh anggota KPPS serta maksimal dua saksi per pasangan calon. Petugas ketertiban berada di luar TPS,”tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan logistik, Toyyib menyebutkan sebanyak 1.400 lebih surat suara yang rusak telah diganti oleh pihak percetakan. Disampaikan dia kebutuhan logistik dalam pemungutan suara nanti dipastikan aman, baik untuk surat suara Pilgub dan Pilwali yang masing-masing berjumlah 677.737 lembar surat suara.
“Penyimpanan logistik di tingkat kecamatan kami mendapatkan informasi dari Pemkot melalui masing-masing kecamatan, itu juga sudah siap. Pproses distribusinya kami pastikan aman,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, memberikan apresiasi terhadap langkah KPU. Trio menggarisbawahi pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk mencegah penumpukan pemilih di TPS.
“Undangan sudah mencantumkan jadwal waktu memilih. Harapannya, dari sosialisasi yang dilakukan, masyarakat bisa tertib mengikuti jadwal tersebut agar tidak terjadi kerumunan yang menyulitkan petugas KPPS,”tandasnya. [mut.wwn]
