Oleh :
M. Fadeli
Dosen Komunikasi Fisip Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya
Dalam sambutan perdana setelah dilantik di depan MPR pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menyampaikan dengan gaya meledak-ledak bahwa ia akan merealisasikan visi besar ketahanan pangan, bahkan mewujudkan lumbung pangan dunia, swasembada energi, dan bahwa demokrasi tidak harus membenci. Ia juga menyoroti masalah kebocoran anggaran negara, korupsi, dan subsidi dengan pendekatan teknologi, serta menekankan politik luar negeri yang bebas aktif dan mendukung kemerdekaan Palestina. Pemimpin harus bersih dan menjadi contoh. Angka kemiskinan masih besar, dan kita tidak boleh puas dengan data statistik, melainkan harus merangkul semua potensi. Jejak digital tidak bisa dihapus, dan publik menunggu realisasinya. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi realitas atau ilusi belaka ?.
Menurut penulis ada dua hal penting diantara lima point pidato Presiden Prabowo yang secara eksplisit tidak terungkap yaitu terkait komitmen melanjutkan IKN dan agenda politik terdekat yaitu Pilkada serentak 27 Nopember 2024.
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek prestisius yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Pernyataan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo mengenai kelanjutan pembangunan ibu kota baru tersebut sejalan dengan tagline keberlanjutan. Namun, tidak adanya ungkapan secara eksplisit dalam sambutan perdana Presiden Prabowo saat pelantikan menimbulkan keraguan di kalangan publik dan semakin membuat masyarakat gamang jika tidak ada langkah konkrit.
Proyek yang telah menyedot APBN mulai tahun 2022 hingga 2024 dan menelan biaya hampir 76,5 triliun rupiah ini dikhawatirkan akan mangkrak, yang tentu sangat merugikan rakyat. Kepastian mengenai mewujudkan ibu kota baru perlu dikomunikasikan kepada publik, minimal dengan mengumumkan definitif pejabat otoritas IKN.
Menyadari bahwa keberadaan Ibu Kota Negara merupakan komponen signifikan yang menggambarkan identitas nasional, ibu kota baru harus berfungsi sebagai lokasi kekuasaan suatu negara dan merepresentasikan besarnya kuasa negara. Hal ini juga penting untuk tata kelola ibu kota yang baru. Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara, menanggung banyak beban fisik, ekonomi, dan sosial yang mengakibatkan berbagai permasalahan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Jakarta juga mengalami persoalan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, transportasi, serta rawan bencana alam dan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Oleh karena itu, sangat beralasan jika ibu kota negara berpindah. Namun, masalahnya adalah republik ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, sehingga perlu penanganan yang bijaksana. Hal ini penting agar program utama Prabowo-Gibran, termasuk makan siang gratis, dapat berjalan dan pembangunan IKN dapat terus berlanjut.
Kedua, dalam sambutan Presiden Prabowo, hampir tidak ada ungkapan terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Mengingat bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi lokal di Indonesia, di mana warga memilih pemimpin mereka secara langsung, penting bagi pemimpin tersebut untuk memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun daerah yang lebih baik. Proses Pilkada adalah bagian dari upaya penguatan demokrasi lokal di Indonesia.
Dalam proses Pilkada, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Melalui proses ini, masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Pilkada juga merupakan sarana untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses politik lokal.
Namun demikian, dinamika Pilkada perlu diantisipasi, misalnya adanya kecurangan, politik uang, kampanye hitam, polarisasi, dan lemahnya pengawasan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta konflik horizontal. Oleh karena itu, agenda politik lima tahunan tersebut harus dijamin berjalan dengan aman, lancar, jujur, dan adil. Jika tidak ada jaminan dari pemerintah pusat hingga daerah, hal ini dapat mengganggu stabilitas politik maupun ekonomi nasional
Transisi di tingkat daerah memiliki dinamika yang berbeda dengan pemerintah pusat. Jika transisi di tingkat pusat berjalan relatif aman dan lancar, karena proses transisi kepemimpinan tidak menimbulkan konflik dan beberapa menteri berasal dari era Jokowi, situasi di tingkat lokal memerlukan perhatian lebih. Antisipasi pasca Pilkada serentak harus dilakukan oleh pemerintah pusat, karena efek peralihan kekuasaan di tingkat lokal juga akan berpengaruh pada pemerintah pusat
Transisi kepemimpinan di tingkat daerah melalui tahapan pilkada memengaruhi stabilitas nasional. Pilkada merupakan momen krusial yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Proses yang baik dan transparan, disertai dengan komunikasi yang efektif, dapat memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Sebaliknya, transisi kepemimpinan yang buruk dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan.
Upaya preventif untuk mengatasi kerawanan dalam pilkada meliputi pendidikan politik dan literasi media, memperkuat regulasi serta penegakan hukum terkait politik uang dan disinformasi, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas. Selain itu, penting juga untuk memastikan aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk kelompok marginal
Setiap pemerintahan baru selalu dinantikan gebrakan 100 hari kerja, termasuk gerak langkah pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana Prabowo-Gibran mengorkestrasi Kabinet Merah Putih untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan. Kabinet Merah Putih yang terbentuk pada 21 Oktober 2024 terdiri dari 53 kementerian, 48 menteri negara, dan 5 pejabat setingkat menteri, dibantu 5 kepala badan dan 7 penasehat kusus.
Untuk memenuhi harapan masyarakat dalam 100 hari kerja kabinet ini, tantangan pertama adalah menjaga kepercayaan publik. Momentum kepercayaan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 sebesar 58,59% merupakan modal dasar yang harus dijaga. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru adalah kunci untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Terpeliharanya kepercayaan publik akan menciptakan kepuasan masyarakat, yang selanjutnya akan membentuk kepatuhan compliance masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Wujud dukungan publik, partisipasi sosial, dan ekonomi masyarakat secara politik diejawantahkan melalui legislator di gedung dewan dalam bentuk kebijakan. Hal ini akan berujung pada kestabilan politik dan ekonomi. Mengapa demikian? Karena legitimasi pemerintah dan penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan akan semakin kuat, meskipun hal ini tidak berarti menafikan kritik. Sinergi timbal balik antara partisipasi dan kepercayaan akan menguatkan stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
Yang tidak kalah penting dalam proses transisi adalah adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru. Fleksibilitas dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Kita berharap Kabinet Merah Putih tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan adaptasi-adaptasi, karena rakyat sudah menunggu gebrakan 100 hari kerja. Tugas pemerintahan Prabowo adalah bagaimana mengorkrestasi kabinet merah putih yang begitu gemoi tidak terkesan bagi-bagi kekuasaan. Sehingga menjadi tim work yang mampu secara bersama-sama menyelesaiakan berbagai persoalan bangsa, apakah agenda para menteri dihadirkan di AKMIL Magelang bagian dari membangun tim buliding kita tunggu hasilnya.
Di era keterbukaan informasi, rakyat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Kebijakan-kebijakan baru yang dihasilkan oleh Kabinet Merah Putih harus bersifat solutif dan komunikatif. Dalam hal ini, peran komunikasi publik sangat penting untuk mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. Kunci utama dalam membangun kepercayaan publik adalah menjadikan transparansi sebagai prinsip dalam strategi dan praktik komunikasi.
Sebagai antisipasi menghadapi masa transisi adalah komunikasi publik. Dilakukan secara terbuka, dengan menyediakan informasi yang jelas dan aksesibel kepada publik. Konsistensi informasi berada dalam satu saluran dan sumber informasi yang sama untuk menghindari kebingungan. Selain itu, informasi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Yang terakhir, menciptakan empati publik sangat penting sebagai bentuk pemahaman dan penghargaan terhadap pandangan serta kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintahan baru
———– *** ————–
