Pemerintahan Desa Harus Dilaksanakan dengan Trasnparan dan Akuntable
Situbondo, Bhirawa
Pelaksanaan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan transparan, partisipatif, akuntable serta tertib dan disiplin anggaran. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur menggelar workshop bagi 132 kepala desa di Situbondo.
Wakil Bupati Situbondo, Nyai Khoirani secara resmi membuka kegiatan workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang diadakan BPKP perwakilan Jatim, Selasa (9/7), di Pendapa Arya Situbondo.
Workshop diikuti oleh 132 kepala desa se-Kabupaten Situbondo, 17 camat dan pimpinan OPD terkait.
Wabup Nyai Khoirani dalam arahannya mengatakan, workshop ini menjadi forum yang tepat bagi stakeholder yang menangani persoalan pemerintahan desa untuk duduk bersama dan memberikan sumbangsih pemikiran demi mengaktualisasikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
“Mengingat urgensi materi yang disampaikan saya menginstruksikan kepada seluruh kepada desa yang hadir untuk mendengarkan materi dengan seksama,” pinta mantan anggota DPRD Kabupaten Situbondo itu.
Lebih lanjut, perempuan asal Kecamatan Besuki ini menyampaikan, tingginya kasus yang membelit kepala desa dan perangkatnya menunjukkan hal yang masih perlu dibenahi terkait pengelolaan keuangan desa.
“Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya serta penyiapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang mampu mencegah tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya,” papar Wabup Nyai Khoirani.
Nyai Khoirani kembali mengungkapkan, di tahun 2024 ini Pemkab Situbondo menerima alokasi dana desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 89 miliar lebih.
“Dana desa yang besar ini harapannya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai setiap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, mendukung penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting skala desa,” beber Wabup Nyai Khoirani.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim, Teguh Harjanto menjelaskan, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini diselenggarakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
“Nanti semua masukan yang ada akan dibawa ke pusat. Dari isu pembangunan serta isu-isu terkini seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem berikut sejauh mana peran dan keterlibatan desa juga menjadi konsentrasi kami,” pungkas Teguh Harjanto. [awi.gat]
