Pemkab Tulungagung, Bhirawa
Warga Tulungagung yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini masih terbilang rendah. Dari jumlah penduduk mencapai 1.142.607 jiwa, yang menjadi peserta JKN sebanyak 965.760 jiwa atau 84,25 persen. Capaian Universal Health Coverage (UHC) yang 84,25 persen itu membuat Tulungagung kini menempati peringkat tiga besar terbawah di Jawa Timur. Yakni bertengger di peringkat ke 36 dari 38 kabupaten/kota.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, Jumat (19/6), guna memenuhi capaian UHC yang sebesar 98 persen, saat ini BPJS Kesehatan Tulungagung terus gencar turun ke desa-desa untuk menambah kepesertaan JKN. “Upaya yang kami lakukan untuk mencapai UHC, salah satunya dengan turun ke desa-desa. Kami menggunakan mobil BPJS Keliling di dua titik seharinya,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung juga selalu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) pada badan usaha. “Setiap minggunya kami panggil 120 badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya ke program JKN,” sambungnya.
Fitriyah menyebut pula koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung menjadi bagian dalam peningkatan capaian UHC. Utamanya, terkait kepesertaan JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar datanya selalu terbarui untuk desil satu sampai lima dan dimasukkan di daftar tunggu PBI JKN.
Selanjutnya perempuan berjilbab ini menyatakan yang menggembirakan, Pemkab Tulungagung kini sedang menargetkan capaian kepesertaan JKN di Tulungagung dari 84,25 persen menjadi 90 persen. Bahkan, saat ini sedang dibentuk tim percepatan UHC. “Seluruh OPD Pemkab Tulungagung dikumpulkan oleh Sekda Tulungagung untuk membentui tim percepatan UHC di Kabupaten Tulungagung. Kecukupan anggarannya juga sedang dihitung,” paparnya.
Semua upaya itu, kata Fitriyah, diharapkan dapat menyusul ketertinggalan Tulungagung dalam capaian UHC. “Dapat menambah kepesertaan JKN,” terangnya.
Data per 1 Mei 2026 menyebutkan selain jumlah peserta JKN di Kabupaten Tulungagung baru mencapai 84,25 persen, jumlah keaktifan pesertanya juga masih rendah di 60,31 persen. Masih juga belum memenuhi standar keaktifan kepesertaan 80 persen.
Fitrya mengakui jika kepatuhan kepesertaan JKN, utamanya dari segmen mandiri di Tulungagung masih rendah. Termasuk dari segmen badan usaha. “Karena masyarakat masih membayar iuran ketika butuh. Semangat gotong royongnya masih perlu kita tingkatkan lagi. Begitu pun dengan badan usaha. Kami dibantu Kjaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung dalam kunjungan ke BU yang bandel membayar iuran. Bahkan melakukan surat kuasa khusus sehinga nanti badan usaha bandel dipanggil kejari,” pungkasnya.[wed.ca]
