Pemkab Pasuruan, Bhirawa. – Gelombang reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memasuki babak baru. Cetak biru pengelolaan keuangan daerah kini dirombak secara total. Pola-pola konvensional dan transaksional manual yang selama ini dinilai rawan ‘bocor’ resmi ditinggalkan, diganti dengan sistem digitalisasi berlapis.
Langkah taktis itu diambil demi mengejar ketertinggalan serta menyetarakan kualitas tata kelola fiskal Kabupaten Pasuruan dengan wilayah-wilayah maju lainnya di Jawa Timur. Seluruh kepala instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan memperketat sistem pengeluaran dan pendapatan di bawah satu komando digital.
“Untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki tata keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka E-Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ini secara mutlak harus kita laksanakan,” tegas Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori dengan nada retoris saat memberikan pengarahan di Auditorium Mpu Sindok, Rabu (24/6) sore kemarin.
Pria yang akrab disapa Gus Shobih tersebut menjelaskan, penerapan ETPD bukan sekadar gaya-gayaan atau formalitas mengikuti tren teknologi. Itu merupakan langkah paksa untuk mengubah total budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dari sistem manual menjadi serba nontunai.
Di lapangan, sejumlah instrumen digital penunjang pun langsung digas. Mulai dari integrasi pembayaran pajak daring (online), sistem belanja barang elektronik (e-purchasing), hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Peralihan ini diyakini bakal mempersempit, bahkan menutup rapat celah kebocoran anggaran. Terutama pada sektor retribusi wilayah yang selama ini kerap menjadi titik lemah. “Digitalisasi sudah tidak bisa kita hindari, harus kita kuasai. Ini adalah benteng utama daerah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global ke depan,” tambah Gus Shobih.
Bagi masyarakat luas, lompatan teknologi ini diklaim bakal memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Optimalisasi kanal pembayaran digital membuat warga tidak perlu lagi mengantre berjam-jam di kantor dinas hanya untuk menuntaskan kewajiban pajak atau retribusi mereka.
Di sisi lain, reformasi ini juga mengirimkan sinyal positif bagi sektor eksternal. Kejelasan dan transparansi fiskal yang ditawarkan Pemkab Pasuruan diproyeksikan mampu mendongkrak iklim investasi regional secara signifikan. Para investor kini mendapatkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi yang lebih bersih. Hasilnya pun mulai berbicara di tingkat regional.
Melalui evaluasi terbaru, performa indeks tata kelola berbasis elektronik (SPBE) milik Pemkab Pasuruan mencatatkan lonjakan kinerja yang sangat menggembirakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan transisi kilat ini tentu tidak lepas dari peran vital sektor perbankan yang menjadi motor penggerak infrastruktur keuangan digital di Pasuruan. Sinergi lintas sektor inilah yang membuat pengawasan kas daerah dapat terpantau secara real-time dan terpadu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, menyatakan solidnya dukungan dari Bank Indonesia (BI), Bank Jatim, hingga Bank Mandiri menjadi faktor kunci lancarnya masa transisi ini. “Kami sampaikan terima kasih pada pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Malang yang selalu proaktif membantu Pemda dalam monitoring dan evaluasi kinerja ETPD,” ujar Yuswianto.
Standardisasi sistem pembayaran ini juga mendapat apresiasi tinggi dari otoritas moneter. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, menegaskan bahwa wilayah yang berani melakukan lompatan digitalisasi secara masif terbukti memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat.
“Karena dengan digitalisasi, terbukti dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang telah terintegrasi dalam satu jaringan terpadu,” kata Indra.[hil.ca]
