Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru bersama sejumlah pakar pendidikan tinggi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak hanya perlu dievaluasi dari sisi mekanisme seleksi, tetapi juga harus menjadi momentum untuk melihat kembali keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional. Salah satu persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah adalah rendahnya daya tarik perguruan tinggi swasta (PTS) dibandingkan perguruan tinggi negeri (PTN).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI bersama sejumlah pakar pendidikan tinggi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, fenomena membludaknya peminat PTN setiap tahun perlu dilihat secara lebih komprehensif, termasuk dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan PTS belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar calon mahasiswa.
Ia menilai pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa masyarakat masih berbondong-bondong memilih PTN dan bagaimana meningkatkan daya saing serta daya tarik PTS. Menurutnya, selama persoalan tersebut belum terpecahkan, maka ketimpangan minat antara PTN dan PTS akan terus terjadi.
“Yang harus dijawab adalah mengapa daya tarik PTS masih kurang dan bagaimana meningkatkan daya tarik itu. Kemudian mengapa PTS yang berkualitas jumlahnya masih terbatas dan bagaimana memperkuat kualitasnya,” jelas Ferdiansyah.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai selama ini negara masih memberikan perhatian yang lebih besar kepada PTN, terutama dari sisi dukungan pendanaan. Sementara itu, banyak PTS berkualitas yang justru menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan layanan pendidikan karena minimnya dukungan anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi. Salah satunya melalui penguatan dukungan terhadap PTS agar mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas.
Ferdiansyah mencontohkan keberadaan berbagai PTS yang memiliki kualitas baik dan berada di sekitar kampus-kampus PTN ternama. Namun, keberadaan mereka sering kali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional. Padahal, menurutnya, PTS memiliki kontribusi besar dalam menampung mahasiswa dan membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa target peningkatan akses pendidikan tinggi tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan PTN. Peran PTS harus diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi.
Dalam konteks tersebut, Ferdiansyah mendorong agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas PTN, tetapi juga memperhatikan penguatan kualitas dan daya saing PTS. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan perguruan tinggi yang berkualitas dan terjangkau.
Ia berharap hasil evaluasi SPMB 2024–2025 serta penyusunan rekomendasi untuk SPMB 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang antara PTN dan PTS. Menurutnya, pembangunan pendidikan tinggi nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar akses dan mutu pendidikan dapat meningkat secara merata.
“Kalau kita ingin memperluas akses pendidikan tinggi, maka PTS harus menjadi bagian penting dari solusi. Sebab, tidak mungkin seluruh kebutuhan pendidikan tinggi hanya ditopang oleh PTN,” pungkasnya. [ira.hel].
